MK Tanyakan Surat dari Risma, KPU Surabaya Bungkam dalam Sidang Sengketa Pilkada

Sementara itu, keterangan yang disampaikan pihak terkait Eri Cahyadi-Armudji melalui kuasa hukumnya Tomuan Sugianto Hutagaol dan Arif Budi Santoso justru lebih lengkap menjawab dalil-dalil pemohon.

Soal keterlibatan Risma, misalnya, dijelaskan selain sebagai wali kota, perempuan itu juga merupakan pengurus struktural DPP PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Eri Cahyadi-Armudji.

Tri Rismaharini disebut juga merupakan juru kampanye resmi pasangan Eri Cahyadi-Armudji.

Baca Juga: Kesepakatan Pengelolaan Sampah dengan Kota Serang, Truth: Siapa yang Diuntungkan?

Mengenai surat kepada warga Surabaya yang ditanyakan hakim sebelumnya, hal itu pernah diajukan ke Bawaslu Jawa Timur, dan diputus laporan ditolak.

Pihak terkait juga membawa bukti surat KPU RI yang menyatakan desain pencantuman pejabat daerah yang merupakan pengurus partai pada bahan kampanye sesuai dengan ketentuan dan aturan.

Padahal surat dari KPU RI itu sebenarnya merupakan jawaban untuk permohonan konsultasi yang disampaikan oleh KPU Surabaya.

Baca Juga: Pria Berusia 100 Tahun di Jerman Didakwa 3.518 Pembunuhan, Karena Bekerja di Kamp Nazi pada Perang Dunia II

Kuasa hukum Eri Cahyadi-Armudji bahkan menjawab soal dalil janji politik pemberian Rp175 juta per tahun, yakni mengakui janji itu disampaikan, tetapi sudah diproses Bawaslu Jawa Timur dan pemeriksaan tidak dilanjutkan.

Begitu pun dalil peta pelanggaran juga dijawab oleh pihak terkait bahwa tidak terdapat keterkaitan antara surat Risma dan perolehan suara dengan menampilkan tabel kemenangan pasangan calon nomor urut 2 di 20 kecamatan.