Perang tersebut terjadi antara pasukan pemerintah yang dipimpin Hutu dan pemberontak Front Patriotik Rwanda yang didukung oleh Tutsi.
Sebuah komisi menganalisis sekitar 8.000 dokumen rahasia dan menerbitkan temuannya pada Maret tahun ini.
Laporan tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Mitterrand “menunjukkan kebutaan terus-menerus” dalam memberikan dukungan militer kepada rezim pimpinan Hutu Rwanda.
Dukungan itu diberikan dengan dalih mempromosikan demokrasi, yang memungkinkan para ekstremis untuk mendapatkan kekuasaan.
Laporan itu juga menemukan Prancis "bereaksi terlambat" setelah keengganan awal untuk campur tangan secara militer ketika pembantaian dimulai.
Selama penundaan itulah sebagian besar orang Tutsi terbunuh.
Istilah “tanggung jawab luar biasa” (overwhelming responsibility) yang digunakan Macron berasal dari kesimpulan tersebut.
Baca Juga: Segera Daftar Bantuan Pemerintah Untuk 1300 Wirausaha, Begini Caranya