Bersejarah! Presiden Prancis Minta Maaf dan Tegaskan Untuk Tidak Melupakan Genosida di Rwanda

- 7 Juni 2021, 14:26 WIB
Ilustrasi genosida. Anggota DPR RI Pangeran Khairul Saleh memuji kemunculan Timsus Penuntasan Dugaan Pelanggaran HAM Berat dari Kejaksaan Agung.
Ilustrasi genosida. Anggota DPR RI Pangeran Khairul Saleh memuji kemunculan Timsus Penuntasan Dugaan Pelanggaran HAM Berat dari Kejaksaan Agung. /Pixabay/Studiolarsen/

Perang tersebut terjadi antara pasukan pemerintah yang dipimpin Hutu dan pemberontak Front Patriotik Rwanda yang didukung oleh Tutsi.

Baca Juga: Indonesia Berduka, Menteri Luar Negeri Era Orde Baru Mochtar Kusumaatmadja Meninggal di Usia 92 Tahun 

Sebuah komisi menganalisis sekitar 8.000 dokumen rahasia dan menerbitkan temuannya pada Maret tahun ini.

Laporan tersebut menyatakan bahwa pemerintahan Mitterrand “menunjukkan kebutaan terus-menerus” dalam memberikan dukungan militer kepada rezim pimpinan Hutu Rwanda.

Dukungan itu diberikan dengan dalih mempromosikan demokrasi, yang memungkinkan para ekstremis untuk mendapatkan kekuasaan.

Baca Juga: Gejala Tekanan Darah Tinggi Ekstrem, Ini Tanda Peringatan dari Kepala Hingga Ujung Kaki yang Harus Diwaspadai 

Laporan itu juga menemukan Prancis "bereaksi terlambat" setelah keengganan awal untuk campur tangan secara militer ketika pembantaian dimulai.

Selama penundaan itulah sebagian besar orang Tutsi terbunuh.

Istilah “tanggung jawab luar biasa” (overwhelming responsibility) yang digunakan Macron berasal dari kesimpulan tersebut.

 Baca Juga: Segera Daftar Bantuan Pemerintah Untuk 1300 Wirausaha, Begini Caranya

Halaman:

Editor: Yuliansyah


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah