Dinkes Tangsel Disebut Sedot 10 Persen BTT, PSI Harap Herd Immunity Digeber

- 26 Agustus 2021, 10:36 WIB
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Emanuella Ridayati
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Emanuella Ridayati //Zonabanten/Arie

ZONABANTEN.com - Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Emanuella Ridayati menyatakan Dinas Kesehatan (Dinkes) harus menggenjot kinerjanya terlebih dalam mengejar target herd immunity.

Pasalnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, diberikan anggaran sebesar 10 persen dari Belanja Tak Terduga (BTT), dalam penanganan Covid-19.

"Informasinya Dinkes mengalami kesulitan karena birokrasi yang susah, seharusnya mereka mempunyai otoritas untuk bisa meminta (stok vaksin) lebih cepat sehingga birokrasi ini tidak berbelit-belit, maka di Tangsel itu akan lebih cepat penanganan untuk herd immunity. Jadi saran dan harapan dari Fraksi PSI, semoga kekosongan dari vaksin itu tidak terjadi," kata Emanuella Ridayati kepada wartawan, ditulis Kamis 26 Agustus 2021.

Baca Juga: Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Pemkot Tangerang Gelar Vaksinasi Pelajar dan Mahasiswa

"Dinkes itu mendapat BTT 10 persen. Dana BTT kan 10 persen untuk Dinkes. Jadi bagi saya harusnya sih Dinkes sendiri mempunyai kebijakan untuk mempercepat daerahnya tervaksinasi. Jadi tidak ribet dengan birokrasi. Dari dinas sendiri mempunyai otoritas (untuk meminta stok vaksin), entah dari pusat entah dari provinsi, mereka (Dinkes Tangsel) yang minta," tambahnya.

Saat disinggung soal wacana vaksin berbayar, Rida sapaan akrabnya menuturkan, kondisi endemik yang terjadi bukanlah sebuah keinginan.

Hal itu, tentunya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mwngeluarkan aturan, terlebih soal vaksin berbayar. Pihaknya sangat menolak akan wacana tersebut.

"Ya engga setuju lah (vaksin berbayar). Karena bagaimanapun siapa sih yang mau sakit. Ini kan wabah, permasalahan global dan Pemerintah harus bertanggung jawab. Beda kalau karena kelalaian kita lalu kita sakit, ke dokter ya kita bayar. Tapi ini kan beda, siapa yang mau kalau pandemi ini ada, virus ini tidak berkesudahan. Jadi bagi saya sih sangat disayangkan (jika vaksin harus berbayar)," tegas Rida.

Baca Juga: Dorong PEN, Kadin Ingatkan Pemkot Tangsel Soal UMKM dan Keberpihakan Pada Pengusaha Lokal

Halaman:

Editor: Ari Kristianto


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah