Network
ZONABANTEN.com – Isu mencuat bahwa adanya penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Penundaan Pemilu ini usai adanya gugatan dari Partai Prima yang menghendaki hal tersebut.
Dalam isu yang beredar, dikatakan bahwa Partai Prima yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 menggugat KPU ke PN Jakarta Pusat. Dalam putusannya PN Jakarta Pusat menyebut KPU telah melakukan tindakan melawan hukum.
Namun, apakah benar hal yang terjadi? Pengamat politik ini menyebut bahwa putusan tersebut merupakan drama akrobatik.
Baca Juga: Prediksi Skor Borussia Dortmund vs RB Leipzig di Bundesliga, Berita Tim dan Susunan Pemain
Pengamat politik dari Universitas Jember Muhammad Iqbal, menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk mengabulkan penundaan tahapan Pemilu 2024 disebut akan menjadi teror hukum yang mengancam demokrasi.
Ia mengatakan bahwa putusan yang memvonis bersalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu ilegal sebab berlangsung di luar kewenangan.
"Itulah teror hukum sarat akrobat politik yang beyond the power, di luar kewenangan. Oleh karenanya harus null (batal) and void (tidak sah), batal demi hukum," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat, 3 Maret 2023.
Muhammad Iqbal menegaskan, keputusan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan partai Prima merupakan ancaman konkret bagi demokrasi. Terutama mengingat penundaan Pemilu 2024 menimbulkan lebih banyak kontra di Indonesia.
"Sudah sangat jelas dalam UU Pemilu No. 7 tahun 2017 pasal 470 dan 471 mengatur bahwa sengketa proses pemilu merupakan wilayah kewenangan Bawaslu dan PTUN, bukan kewenangan pengadilan negeri," ujarny dikutip dari Antara.
Baca Juga: Negara Tanpa Malam, Bagaimana Cara Menjalankan Ibadah Puasa di Norwegia?
Dengan demikian, dia melanjutkan bahwa di dalam rezim UU Pemilu tersebut kewenangan pengadilan negeri sangat terbatas, yaitu sekadar penanganan pada tindak pidana pemilu.
"Kewenangan itu berjalan setelah dinyatakan dalam putusan Bawaslu dan setelah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang disebutkan pada Pasal 476," katanya.
Sebagai informasi penting, kata Iqbal, UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 hanya menghimpun 4 pasal saja dari 573 pasal yang membahas keterlibatan Pengadilan Negeri dalam penanganan perkara pemilu, yaitu Pasal 480, 481, 482 dan 485.
Kemudian, PN tidak berwenang menangani sengketa proses pemilu sebagaimana penundaan, melainkan sekadar penanganan tindak pidana pemilu.
"Jika keputusan PN Jakarta Pusat yang bisa ditafsirkan untuk menunda pemilu, boleh saya sebut sebagai teror hukum yang mengancam demokrasi dan melabrak pilar konstitusi," ucap pakar komunikasi politik Unej tersebut.
Baca Juga: Bansos PKH 2023, Ini Dia Jumlah yang Diterima Oleh Penerima Manfaatnya
Dengan kata lain, Dosen FISIP Unej tersebut menyayangkan kurangnya ketegasan dari pihak berwenang. Harusnya, imbuhnya, sejak awal ketegasan sudah diambil demi hukum dan marwah konstitusi.
Sehingga, PN Jakpus dapat menolak seluruh permohonan penggugat dan menyadari betul gugatan tersebut bukan kewenangannya.
"Maka, perbuatan beyond the power itu patut diduga sebagai bagian dari drama akrobatik politik dalam skenario penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden," ujarnya.
Untuk diketahui, Komisi Yudisial (KY) RI memastikan akan menindak tegas hakim-hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, apabila terbukti ada pelanggaran buntut kontroversi penundaan pemilu yang dikabulkan.
Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting membenarkan adanya pendalaman putusan, dengan cara memanggil hakim-hakim yang terlibat, untuk kemudian dimintai klarifikasi.
Disclaimer: artikel ini telah tayang di PikiranRakyat.com dengan judul Sebut Demokrasi Kena Teror Jika Pemilu 2024 Ditunda, Pengamat: Drama Akrobatik Politik*** (PikiranRakyat.com/Siti Aisah Nurhalida Musthafa)
