ZONABANTEN.com - Sebagai seorang pekerja, pasti kita sudah tidak asing dengan istilah UMR, UMK maupun UMP bukan? Namun, apakah Anda tahu arti dari ketiga istilah tersebut? Tenang saja, jika Anda belum tahu mengenai istilah UMR, UMK, dan UMP, dalam artikel ini Tim Zona Banten akan membahas topik tersebut secara lebih dalam. Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan konsep yang berkaitan erat dengan peraturan upah minimum di Indonesia. Meskipun memiliki tujuan yang serupa, ketiganya ternyata memiliki perbedaan yang penting, yuk kita bahas satu persatu.
1. Upah Minimum Regional (UMR)
UMR adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk seluruh wilayah di suatu provinsi.
Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu wilayah provinsi di Indonesia.
UMR bertujuan untuk menetapkan tingkat upah yang layak bagi pekerja di berbagai sektor industri, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan hidup layak, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Cara Kelola Gaji di Bawah UMR Agar Terbebas Masalah Keuangan, Terapkan Metode Pembagian Ini
Penetapan UMR dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap pekerja dan menjamin adanya standar upah yang setidaknya mencukupi kebutuhan dasar hidup.
- Cakupan: Berlaku secara umum di seluruh provinsi dan setiap sektor industri.
- Penetapan: Ditentukan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk tingkat inflasi, kebutuhan hidup layak, dan pertumbuhan ekonomi.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
UMK adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk wilayah kabupaten atau kota tertentu.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk suatu wilayah kabupaten atau kota di Indonesia.
UMK memiliki tujuan serupa dengan UMR, yaitu menetapkan tingkat upah minimum yang adil bagi pekerja di tingkat lokal.
Penetapan UMK dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal, biaya hidup di daerah tersebut, serta faktor-faktor khusus yang dapat memengaruhi standar upah minimum di tingkat kabupaten atau kota.
Baca Juga: Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK
UMK berperan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja di tingkat lokal dan memastikan bahwa upah yang diterima oleh pekerja setidaknya mencukupi kebutuhan hidup layak di daerah tersebut.
- Cakupan: Berlaku di tingkat kabupaten/kota dan dapat berbeda antar daerah di satu provinsi.
- Penetapan: Ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal, biaya hidup, dan faktor-faktor khusus daerah.
3. Upah Minimum Provinsi (UMP)
UMP adalah standar upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi dan lebih tinggi daripada UMR.
Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu wilayah provinsi di Indonesia.
Sama seperti UMR dan UMK, UMP bertujuan untuk menetapkan tingkat upah minimum yang adil bagi pekerja.
UMP diterapkan di tingkat provinsi dan nilainya biasanya lebih tinggi daripada Upah Minimum Regional (UMR) untuk mencerminkan perbedaan biaya hidup antar provinsi.
Penetapan UMP melibatkan pertimbangan-pertimbangan seperti kebutuhan hidup layak, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor lokal yang dapat memengaruhi biaya hidup di suatu provinsi.
Baca Juga: Waduh, Menaker Sebut Upah Minimum UMP 2021 Tidak Akan Naik, Ternyata Ini Sebabnya
Dengan menetapkan UMP, pemerintah berusaha memastikan bahwa pekerja di seluruh provinsi menerima upah yang setidaknya mencukupi kebutuhan hidup dasar di wilayah mereka masing-masing.
- Cakupan: Berlaku di seluruh provinsi dan setiap sektor industri.
- Penetapan: Ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun lebih tinggi daripada UMR untuk mengakomodasi perbedaan biaya hidup antar provinsi.
Perbandingan Singkat
- UMR mencakup seluruh provinsi, UMK fokus pada tingkat kabupaten/kota, dan UMP merupakan standar upah minimum di tingkat provinsi.
- Penetapan UMR dan UMP melibatkan pemerintah pusat, sedangkan UMK ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- UMP memiliki nilai yang lebih tinggi daripada UMR untuk mengakomodasi perbedaan biaya hidup antar provinsi.
Penting untuk diingat bahwa ketiga konsep ini yakni UMR, UMK, dan UMP memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak pekerja dan memastikan adanya standar upah yang adil di seluruh Indonesia.***