Network
ZONABANTEN.com - Pemerintah Provinsi Banten mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan modifikasi cuaca.
Modifikasi cuaca yang diminta Pemprov Banten berupa hujan buatan guna mengatasi polusi udara yang terjadi saat ini di Banten.
Hal tersebut diungkap oleh PJ Gubernur Banten, Al Muktabar usai menghadiri upacara Hari Kementerian Hukum dan HAM atau Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-78 Tahun 2023 di daerah setempat di Lapas Klas 2A Tangerang di Tangerang, Senin, 21 Agustus 2023.
"Kita sudah sampaikan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan hujan buatan di beberapa wilayah Provinsi Banten kaitan polusi udara dan kemarau," kata Al Muktabar.
Dia mengatakan realisasi hujan buatan tersebut masih menunggu konfirmasi lanjutan dari pemerintah pusat, pasalnya BMKG akan melakukan survei lokasi terlebih dahulu sebelum modifikasi cuaca tersebut dilakukan.
"Karena hujan buatan itu faktor alam maka BMKG yang melakukan survei-survei di permukaan dan uap air. Bila itu memungkinkan akan dilakukan langkah-langkah sesuai prosedur yang ada," katanya.
Baca Juga: Ditengah El Nino, Produksi Beras Kabupaten Lebak, Banten Aman Untuk 11 Bulan
Pemprov Banten Siapkan Anggaran Hujan Buatan
Namun demikian, Pemprov Banten siap membantu jika memang hujan buatan tersebut nantinya dilaksanakan, termasuk dari segi anggaran.
Pasalnya Pemprov Banten memiliki anggaran untuk alokasi kegiatan tak terduga.
"Kita punya pembiayaan BTT (Belanja Tak Terduga) namanya, untuk kita bisa kontribusikan kepada hal-hal yang bersifat darurat," ujarnya.
Ia mengaku telah melakukan pemantauan wilayah di sejumlah titik, seperti di Kota Tangerang Selatan, sedangkan sesuai laporan yang diterima situasi terkait dengan masalah itu masih cukup terkendali.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Gemini 22 Agustus 2023: Waktunya untuk Lebih Mencintai Dirimu Sendiri
"Saya pantau wilayah di Pasar Kemis yang cukup tinggi kondisinya. Dari situ kita mengambil langkah-langkah, seperti mendata industri yang berbasis bahan-bahan fosil," katanya.
Terkait dengan penanganan polusi udara, Pemprov Banten juga menggiatkan beberapa langkah teknis implementasi yang menjadi arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Kita bisa mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasinya," ujarnya.***
