Network
2. Kami yang bercita cita menjadikan Pemilu 2024 antara lain momen sebagai memulai zero coruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun pengawasan kinerja pemerintah dengan mengefektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk terhadap pelaksanaan pemilu Presiden 2024 sebagai berikut:
- Penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh tokoh politik agar mendukung pasangan calon (paslon) 02 sekian merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia.
- Kecurangan oleh petugas KPU dan jajarannya serta mendukung paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur masif dan sistematis telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan kesatuan negara RI.
Selain itu, Fachrul Razi dalam keterangannya menyesalkan atas deklarasi kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Mahasiswa Tuntut Jokowi Dimakzulkan, Rocky Gerung: Energi Kampus Tidak Mungkin Dihalangi
Padahal kemenangannya atas dasar perhitungan quick count, bukan dari perhitungan resmi KPU RI.
“Berdasarkan hal-hal di atas kami memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count dan bukan merupakan hasil resmi pemilu," jelas anggota Dewan Penasihat Timnas AMIN itu.
Mereka juga mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 Prabowo-Gibran sebagai paslon presiden pada Pilpres 2024.
“Mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024,” terangnya.
Di akhir isi keterangannya, Fachrul Razi berpesan agar ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara.
