Network
ZONABANTEN.com – Pentingnya keamanan sistem data dalam Pemilu 2024, KPU RI diminta tidak abai tentang serangan siber. Terkait keamanan sistem data dalam Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta untuk memberikan penjelasan terperinci secara jelas dan transparan.
Hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar.
Wahyudi berharap agar KPU RI, sebagai pelaku utama dalam penyeleggaraan Pemilu 2024, dapat menjaga integritas sistem informasi yang dikembangkan.
Baca Juga: Soal Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo Tekankan 4 Hal Ini pada KPU RI
Menurutnya, keamanan data tersebut memiliki dampak signifikan terhadap integritas pemilu secara keseluruhan.
Selain itu, Wahyudi juga menekankan perlunya KPU RI untuk mempertimbangkan kejadian kebocoran data pemilih dan serangan siber pada pemilu sebelumnya.
Menurut catatannya, tidak ada laporan transparan dan akuntabel terkait dugaan insiden serangan siber terhadap KPU RI yang pernah disampaikan kepada publik.
Muncullah kekhawatiran tentang sistem asesmen atau audit keamanan terhadap keandalan sistem informasi data yang dimiliki oleh KPU RI.
Oleh sebab itu, sistem asesmen dan audit keamanan dipertanyakan, apakah telah dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sesuai peraturan yang berlaku, atau KPU RI melakukannya sendiri dengan melibatnkan institusi lain.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Tekankan KPU RI untuk Memantapkan Persiapan Pemilu 2024: Ini Sangat Kompleks
Wahyudi menekankan pentingnya KPU RI dan lembaga terkait untuk tidak mengabaikan serangan siber yang terus berulang, mengingat data pemilih yang bersifat sensitif, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga alamat tempat tinggal.
Sistem informasi dan data yang tidak aman akan berdampak besar pada demokrasi Indonesia, salah satunya menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemungutan suara.
Menurut Wahyudi, solusinya adalah dilakukan pembenahan sistem oleh KPU RI melalui berbagai cara, termasuk perbaikan kebijakan internal, pelaksanaan audit dan asesmen terhadap informasi, serta langkah-langkah mitigasi risiko dari potensi serangan siber dan penyalahgunaan data pemilih.
Selain itu, penting juga untuk bekerjasama dengan BSSN secara adil, jujur, dan netral untuk memastikan keamanan dan integritas sistem pemilu.***
