ZONABANTEN.com - Berdasarkan informasi dari seorang pejabat kesehatan pada hari Rabu 30 Maret 2022, sebanyak 19 juta dosis vaksin dalam stok COVID-19 nasional Indonesia telah kedaluwarsa tahun ini.
Sementara itu ada 1,5 juta lagi akan kedaluwarsa bulan depan, karena suntikan yang disumbangkan tiba dengan umur simpan yang pendek.
Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya meningkatkan kampanye vaksinasi mereka, dibantu oleh sumbangan dari negara-negara kaya, tetapi mereka telah menyerukan sumbangan dengan umur simpan yang lebih lama.
Dr. Lucia Rizka Andalusia, seorang pejabat senior kementerian kesehatan, mengatakan pada sidang parlemen bahwa dari 19,3 juta dosis yang kedaluwarsa antara Januari dan Maret, 97 persen disumbangkan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Sagittarius Hari Kamis 31 Maret 2022: Hari Ini Anda Sangat Rajin dan Cenderung Irit
Sebagian besar yang kadaluwarsa adalah suntikan dari AstraZeneca, dan mereka juga termasuk milik Moderna, katanya.
Indonesia menerima donasi dari skema pembagian vaksin global Covax dan negara-negara seperti Australia dan Amerika Serikat.
I Gede Ngurah Swajaya, seorang pejabat kementerian luar negeri, mengatakan pada sidang yang sama negara akan berhenti menerima sumbangan sampai April dan memberitahu negara-negara donor bahwa vaksin yang disumbangkan harus membawa setidaknya dua pertiga dari umur simpan.
Badan obat dan makanan Indonesia mengatakan awal bulan ini bahwa mereka memperpanjang tanggal kadaluwarsa beberapa vaksin, termasuk AstraZeneca dan Sinovac, setelah meninjau data baru yang tersedia tentang kemanjurannya.
Baca Juga: Latih Otakmu, Ada Berapa Banyak Kotak yang Terlihat pada Gambar? Temukan Jawabannya Berikut
Dr. Riza yang juga merupakan salah seorang pejabat kementerian kesehatan mengatakan bahwa Indonesia akan memprioritaskan distribusi vaksin yang mendekati kadaluwarsa.
Negara-negara miskin menolak lebih dari 100 juta dosis vaksin Covid-19 yang didistribusikan oleh Covax pada Desember, terutama karena tanggal kedaluwarsa yang semakin dekat, menurut informasi dari seorang pejabat UNICEF.***