ZONABANTEN.com - Setelah kedatangan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Ismail Sabri Yaakob ke Indonesia, Presiden RI, Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 10 November 2021.
PM Malaysia mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Indonesia dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas berbagai isu strategis, salah satunya perihal pentingnya kerja sama perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.
Baca Juga: Kim Hye Soo, Yoo Yeon Seok Akan Menjadi Host Blue Dragon Film Awards
PM Malaysia memberikan jaminan atas kesejahteraan TKI di Malaysia dengan membuat amandemen Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446) yang telah disetujui di Parlemen Malaysia.
Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia ingin segera menyelesaikan negosiasi batas negara dengan Malaysia, baik itu batas darat maupun laut.
"Karena ini sudah agak lama progresnya, kita berharap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya masalah ini bisa segera diselesaikan," kata Jokowi.
Jokowi mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Malaysia berdasarkan prinsip saling menghormati dan menguntungkan.
“Sebagai negara tetangga dekat dan bangsa serumpun, kita harus memperkuat kerja sama berdasarkan prinsip yang saling menghormati dan saling menguntungkan," ujar Jokowi.
"Saya mendorong kiranya MoU (Memorandum of Understanding) perlindungan tenaga kerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan. Kemudian juga mengenai izin Community Learning Center di Semenanjung, juga bisa diberikan izinnya sesuai prinsip hak pendidikan bagi semuanya," ujar Jokowi.
Baca Juga: Menjelang Penayangan Hellbound, Netflix Berikan Still Cut Drama Terbaru Yoo Ah In
Kedua pemimpin juga memberikan perhatian mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Dengan kenaikan angka perdagangan sebesar 49 persen periode Januari-Agustus 2021, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Pada pertemuan bilateral tersebut, pemimpin kedua negara juga membahas sejumlah isu kawasan, seperti yang berkaitan dengan Myanmar, Laut Cina Selatan dan lain sebagainya.
Keduanya berpendapat bahwa segala isu yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan perlu diselesaikan secara diplomatik dengan menghormati Undang-undang antarbangsa, terutama UNCLOS.
Yaitu Undang-undang antarbangsa yang berhubungan dengan laut, terutama yang melibatkan Laut Cina Selatan.***