Network
ZONABANTEN.com - Kerusuhan Papua Nugini setidaknya telah menewaskan 16 orang, 9 diantaranya dari ibu kota.
Papua Nugini diketahui telah mencekam sejak Rabu kemarin, dimana toko-toko dan rumah-rumah dijarah dan dibakar.
Otoritas Papua Nugini mengatakan setidaknya 9 orang tewas di Port Moresby sejak Kamis kemarin, sementara 7 lagi berasal dari utara negara itu.
Melihat situasi ini, Perdana Menteri James Marape kemudian mendeklarasikan keadaan darurat (State of Emergency) selama 14 hari di ibu kota.
Baca Juga: Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang Bilang Kapasitas Saksi Peserta Pemilu 2024 Harus Oke
Adapun penyebab pecahnya kerusuhan ini, diketahui berasal dari protes kepolisian dan sejumlah pekerja sektor publik, atas pengurangan gaji lantaran adanya pemotongan pajak baru.
Polisi dan pekerja sektor publik yang tak puas kemudian melakukan mogok kerja, yang berimbas pada kerusuhan akibat kurangnya pengawasan.
"Polisi tidak bekerja kemarin di kota dan orang-orang melakukan pelanggaran hukum, tidak semua orang, tetapi di segmen tertentu kota kami," kata James Marape.
Sementara James dalam pernyataannya di sosial media mengatakan bahwa tidak ada penetapan pajak baru yang dikenakan pada polisi.
James beralasan hal ini terjadi lantaran adanya kesalahan dalam sistem administrasi, yang tidak sengaja berimbas pada pemotongan gaji.
Menyadari hal ini, James kemudian berjanji untuk melakukan perbaikan, sementara di satu sisi meminta para polisi untuk kembali bertugas.
Sementara itu juru bicara Kemlu RI mengatakan bahwa KBRI telah bekoordinasi dengan kepolisian Papua Nugini, untuk meningkatkan perlindungan kepada WNI.
Diketahui dari data di KBRI, setidaknya ada sebanyak 1.317 Warga Negara Indonesia, yang berada di Papua Nugini..
Hingga saat ini belum ada laporan mengenai WNi yang terkena imbas dari kerusuhan tersebut, akan tetapi KBRI terus menghimbau para WNI untuk terus berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan.
“Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha.***
