Network
ZONABANTEN.com - Perdan Menteri Belanda, Mark Rutte, telah meminta maaf setelah penyelidikan mengungkapkan bahwa negara Belanda memaafkan penggunaan sistematis eksekusi di luar hukum dan penyiksaan selama perang kemerdekaan Indonesia 1945-49.
"Kekerasan ekstrem" dari militer dan dinas intelijen Belanda dikatakan dalam laporan tersebut, telah disetujui oleh tingkat pemerintahan tertinggi, dengan semua pertimbangan tunduk pada tujuan mempertahankan koloni.
Posisi Pemerintah setempat, yang dipegang sejak penyelidikan pada tahun 1969 menyimpulkan bahwa hanya ada "kelebihan" yang terisolasi dan bahwa angkatan bersenjata "secara keseluruhan" telah berperilaku dengan benar, dikutuk dalam laporan itu sebagai "tidak dapat dipertahankan".
Baca Juga: 10 Quotes dan Nasihat Gus Dur Tentang Akhlak, Sabar, dan Memuliakan Sesama
Setelah publikasi temuan penyelidikan, Rutte menyampaikan, "Saya meminta maaf yang mendalam kepada rakyat Indonesia hari ini atas kekerasan ekstrem yang sistematis dan meluas oleh pihak Belanda pada tahun-tahun itu dan sikap yang terus-menerus diabaikan oleh kabinet-kabinet sebelumnya."
Rutte menjelaskan kesalahan itu bukan milik tentara individu tetapi ke sistem pada saat itu. "Budaya yang berlaku adalah budaya berpaling, melalaikan dan rasa superioritas kolonial yang salah tempat," ucapnya. "Itu adalah realisasi yang menyakitkan, bahkan setelah bertahun-tahun."
Dr Rémy Limpach, salah seorang sejarawan yang terlibat dalam penelitian tersebut, menyampaikan sebagian dari penjelasan atas perilaku Belanda, yang menurutnya kadang-kadang disebut sebagai "Pemerintah teror", adalah kelemahannya dalam menghadapi taktik gerilya.
Baca Juga: Hari Gizi Nasional, Inilah perbedaan 4 Sehat 5 Sempurna dan Pedoman Gizi Seimbang
"Seringkali itu muncul dari perasaan tidak berdaya, frustrasi, perasaan bahwa Anda telah memunggungi tembok," ucap Limpach. "Tidak mampu menangani konflik dengan cara militer biasa."
