Network
Hingga diterbitkanlah SK Bersama No. 71 pada tahun 1970-an oleh Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri.
SK tersbeut berisikan tentang wajibnya importir film untuk mendapatkan rekomendasi dari PARFI sebelum memproduksinya.
Namun, dicabutnya SK tersebut pada tahun 1984-1992 membuat produksi film Indonesia mulai menurun. Muncullah berbagai konflik internal.
Akibatnya, kekuatan PARFI mulai lemah dan syarat keanggotannya tidak lagi mutlak bagi setiap orang yang ingin bermai film.
Masa pemerintahan Susilo Banbang Yudhono menjadi gerbang pembuka jalan, karena Kongres PARFI XIII secara resmi dibuka dan membuat derajat PARFI perlahan meningkat.
Akan tetapi, di tahun 2016 terdapat dualisme di organisasi PARFI yang bernama PARFI 56.
PARFI 56 merupakan bentuk kekecewaan dari kasus yang terjadi di tahun 1956.
Setelah dipimpin oleh Alicia Djohar, PARFI kembali merangkak naik di tahun 2020, hingga diakui oleh pemerintah sebagai organisasi yang sah secara hukum dengan serah terima Akta PARFI.***
Artikel ini dilansir dari Utara Times dengan judul Tanggal 10 Maret 2022 Hari Apa? Simak Penjelasan Lengkap Mengenai Sejarah Hari PARFI.
