Network
ZONABANTEN.com - Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Alex Prabu menyebut kota dibawah kepemimpinan Airin Rachmi Diany darurat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Setidaknya dua kasus pelanggaran netralitas ASN yang kami tahu. Kasus seorang Lurah yang diduga melakukan provokasi Suku, Agama, dan Ras (SARA), dan juga seorang oknum Kepala Dinas yang menunjukkan adanya keberpihakan terhadap salah satu paslon. Tangsel darurat netralitas ASN," kata Alex Prabu kepada Zonabanten.com (Pikiran Rakyat Media Network) dalam rilisnya, Selasa 20 Oktober 2020.
Pihaknya berharap agar ASN di Kota bertajuk Cerdas, Modern dan Religius tersebut tidak terlibat dalam politik praktis. Serta, imbuhnya, diharapkan menjunjung asas netralitas sesuai amanat Undang-undang.
Baca Juga: 1 Tahun Masa Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, Hadapi Pandemi Covid-19 Hingga Utang Negara
“ASN itu terikat pada asas netralitas dalam UU ASN. Hal ini pun dipertegas oleh SKB nomor 5 tahun 2020 tentang pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara.
Kami dari PSI sangat berharap bahwa, ASN bisa menjaga kehormatan jabatannya dengan tidak ikut terlibat dalam kontestasi Pilkada dalam bentuk apapun,” kata dia.
“Kewajiban netral tidak datang hanya karena ketentuan tersebut diatur dalam UU, melainkan karena ini pun adalah sebuah kewajiban moral sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN,” tambahnya.
Baca Juga: Soal Omnibus Law Ciptaker, PSI Tangsel Dorong Peraturan Pembagian Wewenang Pemberian Izin
Alex menyatakan bahwa, netralitas ASN sejalan dengan komitmen PSI untuk menciptakan budaya politik yang baru.
“Kami di PSI sejak awal berkomitmen, untuk menghadirkan budaya politik yang baru di Indonesia. Dan netralitas ASN ini juga termasuk di dalamnya. Maka dari itu, kami akan terus bersuara dan mendorong agar ASN tetap netral," tuturnya.
“Kami juga meminta masyarakat agar proaktif dalam mengawasi penegakan aturan ini, dan melaporkan kepada Bawaslu dan KASN bila menemukan ASN yang tidak netral.” tandasnya.***
