Network
Informasi ini juga bisa Anda baca di Kabar Banten dalam artikel berjudul APBD Kecil, Dewan Kota Serang Desak Pemprov Banten Usulkan PP Kota Serang sebagai Ibu Kota.
Baca Juga: Bonusnya Tak Kunjung Dibayar Pemkot, para Atlet dan Pelatih di Kota Serang Berunjuk Rasa
Meskipun nomenklatur Perdasus tidak berlaku bagi pemerintah daerah kecuali Aceh dan Papua, aturan tersebut harus dibentuk agar tidak menimbulkan ambigu.
“Nomenklatur Perdasus itu tidak ada kalau di pemerintahan kami, kecuali di Papua dan Aceh. Namun, apa pun itu yang penting ada perda yang diperjuangkan DPRD Kota Serang tentang status Kota Serang sebagai ibu kota, karena ketika Kota Serang pemekaran, Ibu Kota Kabupaten Serang pun pindah ke Ciruas dan itu ada PP-nya,” ujar Hasan.
Menurutnya, anggaran dana yang diperoleh Kota Serang akan lebih besar jika peraturan tersebut direalisasikan.
“Makanya kenapa saya ribut terus soal status ibu kota. Karena dalam undang-undang pemerintah daerah itu ada tugas pembantuan. Kalau sekarang banprovnya saja kecil. Kami berharap setelah perda itu ke luar ada kepedulian dari Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan PP tentang Ibu Kota Banten berkedudukan di Kota Serang,” tutur Hasan.
“Kalau status ibu kotanya saja tidak jelas, bagaimana bisa mendapatkan anggaran lebih. Jadi, kami DPRD minta agar aturan itu segera dibuat,” lanjutnya.*** (KabarBanten.com/Rizki Putri)
