Network
ZONA BANTEN - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) wajib membuka dokumen pelaksanaan Revitalisasi Pasar Ciputat tahap 1 kepada publik.
"Aturannya pelaksanaan tahap 2 tidak boleh dilakukan. Jadi, yang tahap 1 selesaikan terlebih dahulu. Sampai selesai kontrak, baru nanti lelang kedua. Kalau pun lelang kedua, judul pekerjaannya harus berbeda," kata Trubus Rahardiansyah kepada Zonabanten (Pikiran Rakyat Media Network), ditulis Jumat 12 Maret 2021.
"Harus dilihat dari kontrak perjanjiannya. Jadi harus ditanya dinasnya, dan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) Tangsel harus membuka kontrak itu, biar publik tahu dan bisa dicek kebenarannya," tambahnya.
Baca Juga: Partai Demokrat Gugat Panitia KLB Karena Dianggap Langgar UU Parpol dan AD ART
Trubus menyatakan, dengan anggaran Rp.11,2 miliar pada Proyek Revitalisasi Pasar Ciputat tahap 1, terbilang sangat mahal.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang ada, imbuh Trubus, pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sebatas dua lantai pada satu blok saja.
"Ya kalau kualitas yang diharapkan, ini ya biasanya terlalu tinggi (kemahalan). Ini (Anggaran Rp.11,2 miliar) kan masalah pertanggungjawaban publik. Harusnya kontraktor menyelesaikan sampai selesai sesuai kontrak itu. Jadi termasuk masalah target eksekusinya. Misalnya itu (target) ga sesuai, berarti ada potensi penyimpangan, bisa potensi pekerjaan yang tidak sesuai spek," tegas Trubus.
"Ajukan class action, jadi masyarakat menggugat, misalnya pedagang yang di Pasar Ciputat, atas nama masyarakat, lembaga, yang penting punya legal standing seperti yang berkaitan langsung, atau RT/RE setempat, atau dari pihak pasarnya menggugat," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Perkumpulan Pedagang Pasar Ciputat (P3C) Dedi menilai, proyek tersebut baru mencapai 30 persen, dari target yang diusulkan.
