ZONABANTEN.com - Mitra Hukum Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), yang tengah menangani kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Tangerang 11 bulan lalu. JR2 Lawfirm, mempertanyakan tindakan penangguhan penahanan ayah tiri korban, yang dilakukan oleh Polres Metro (Polrestro) Tangerang.
Melalui Kuasa Hukumnya, Muhamad Rizqi Firdaus menyatakan bahwa penangguhan penahanan terhadap tersangka R yang merupakan ayah tiri dari korban, perlu mendapatkan jaminan terkait informasi keberadaan pelaku dan, pernyataan pelaku untuk tidak melarikan diri, serta menghilangkan alat bukti. Setelah medapatkan jaminan tersebut, imbuh Rizki, barulah penangguhan dapat disetujui.
"Terkait penangguhan penahanan menjadi tanda tanya. Seharusnya ketika memang penangguhan penahanan itu disetujui ada jaminan. Kita pengen audiensi itu terbuka secara ilmiah kalo memang (alasan penangguhan) ternyata sakit, sakitnya seperti apa? Kalo memang ada, dimana sakitnya? Siapa pengawasnya?" kata Rizki dalam jumpa pers yang dilakukan di Kantor UPT P2TP2A Tangsel, Rabu 22 September 2021.
Baca Juga: Penanganan Kasus Pencabulan Dibawah Umur Lambat, Anggota DPRD Kota Tangerang Singgung Kinerja P2TP2A
Karena dalam pasal 31 KUHP jika disetujui ada pengawasan-pengawasan teknis yang itu harus lapor 2 kali 24 jam dan lain sebagainya. Ini adalah isu kemanusiaan yang semua pihak harus terlibat. Kita akan audiensi dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif kita ingin tahu bahwa, apakah ini ideal penanganan perkara seperti ini?" tegas Rizki.
Di lokasi yang sama, Kepala UPT P2TP2A Kota Tangsel Tri Purwanto membeberkan perkara yang tengah ditanganinya tersebut. Bersama JR2 Lawfirm, ujar Tri, pihaknya telah mengawal perkara persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di Kota Tangerang itu, sejak Oktober 2020 lalu. Bahkan, tambahnya, semua bukti baik visum, penyerahan barang bukti telah dilakukan.
"Ini sudah 11 bulan, kami dampingi sejak awal dari proses visum di rumah sakit, sampai penyerahan barang bukti atau alat bukti, namun ada beberapa hal memang yang kami sayangkan, informasi terakhir dari pelapor atau dari ibu anak korban ini adalah tidak ada kejelasan secara ilmiah," ungkap Tri.
Untuk rencana audiensi kita sudah rencanakan. Cuma semua itu, kewenangannya ada di Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB), nanti bagaimana persiapan Kepala Dinas DPMP3AKB kita nanti akan kita infokan lebih lanjut," tambahnya.
Baca Juga: Kasus Pencabulan Di Bawah Umur Merebak di Kota Tangerang, DPRD: Malu Sama Predikat Ramah Anak
Sebelumnya viral di media sosial, usai Anggota Komisi Dua DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Golkar Saiful Milah memposting kekecewaannya terhadap penegakkan hukum atas kasus persetubuhan yang telah berjalan 11 bulan tersebut.
Saat dikonfirmasi, Saiful Milah menyebut Wali Kota Arief Wismansyah, untuk segera turun tangan terhadap lambatnya penanganan kasus dugaan pencabulan anak dibawah umur, yang dilakukan oleh ayah tirinya.
"Ya, saya sangat prihatin dengan kasus sebesar ini. Persetubuhan anak di bawah umur, pemangku-pemangku kebijakan baik pemerintah kota, kepolisian, kejaksaan, semua lah, sampai terkesan berlarut. Ini yang saya sayangkan. Apa peran P2TP2A Kota Tangerang, sampai kasus pelecehan anak terlarut 11 bulan, ini yang kita sayangkan," kata Saiful Milah kepada wartawan, Selasa 21 September 2021.
"Kita nanti coba konfirmasi bukan sifatnya menegur, artinya mengingatkanlah. Karena, apapun itu kewajiban Wali Kota Tangerang untuk bisa bagaimana lebih berperan lagi P2TP2A Tangerang itu. Ya sekarang kerja semuanya lah, aparat penegak hukum itu. Orang jangan lenggang kangkung dengan perilaku kotor di Tangerang, mana ada kota ramah anak? Malu dengan predikat itu," tambahnya.***