Network
Pernyataan tersebut menyatakan Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang dijadikan antagonis dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan tidak berpihak kepada mahasiswa.
"Salah satu pihak yang dianggap sebagai antagonis dalam isu ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hal ini dikarenakan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan kurang berpihak pada mahasiswa," bunyi pernyataan tersebut.
Baca Juga: Tolak Tapera, Partai Buruh Gelar Demo di Patung Kuda Arjuna Wijaya Jakarta Pusat
Setelah itu, HMI mengkritik kriminalisasi aktivis yang sering terjadi terutama dari kalangan Mahasiswa.
Rilisan HMI menganggap kriminalisasi terhadap aktivis sering bermula dari tuduhan yang tidak benar seperti penghinaan terhadap negara, penyebaran berita palsu atau hoaks, dan mengganggu ketertiban umum.
Pimpinan HMI menyatakan, bahwa banyak dari aktivis tersebut ditahan tanpa diadili, diancam secara mental, dan secara fisik dari beberapa pihak.
HMI juga mengkritik korupsi yang sering terjadi di sektor Sumber daya alam. HMI mengkritik tindakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sering melakukan pemberian cap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merugikan beberapa pihak swasta.
Aksi ini akan bermula di sekretariat HMI, namun sesuai dengan unggahan di akun resmi HMI, aksi juga akan diadakan didepan Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia, dan Monumen Nasional.***
