Network
ZONABANTEN.com – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pandeglang berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang pada Selasa, 29 Agustus 2023.
Mereka mendatangi kantor KPU Pandeglang untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya meminta KPU Pandeglang untuk memberikan sanksi kepada oknum ad hoc di tingkat kecamatan yang diduga memegang banyak jabatan.
KPU Pandeglang pun diminta untuk mengevaluasi proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). KPU Pandeglang pun dituntut untuk tetap bersikap profesional dan menjunjung tinggi netralitas.
Ketua HMI Pandeglang, Entus Sutisna, menuturkan bahwa setelah pihaknya melakukan investigasi, ada beberapa oknum ad hoc di Kabupaten Pandeglang yang memiliki jabatan ganda atau double job.
Baca Juga: Bejat! Gadis Belasan Tahun di Kabupaten Pandeglang Dicekoki Miras dan Dicabuli 5 Pemuda
“Ini telah melanggar aturan yang berlaku, terkait larangan rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu juga dalam proses rekrutmen badan ad hoc diduga cacat secara administrasi,” katanya.
“Selain itu, dalam proses pendaftaran awal menjadi panitia ada pernyataan yang menyatakan siap bekerja paruh waktu. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian seakan KPU Pandeglang tidak melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan,” lanjutnya.
Entis menegaskan bahwa KPU Pandeglang tidak menuruti aturan yang tertuang dalam undang-undang. KPU Pandeglang dinilai tidak tegas dan bertindak sembarangan sehingga hal ini menjadi polemik yang meresahkan.
Informasi ini juga bisa Anda baca di Kabar Banten dalam artikel berjudul Unjuk Rasa di Depan Kantor KPU Pandeglang, HMI Pandeglang Sampaikan Sejumlah Aspirasi.
Baca Juga: Polres Pandeglang Amankan Uang Palsu Senilai Rp15 Triliun, 5 Pengedarnya Ditangkap
