Network
Kejadian tersebut dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat.
Soeharto tidak menghadiri sidang tersebut karena sakit. Namun, beberapa berasumsi ia sengaja tidak datang sebagai skenarionya untuk menunggu situasi, sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan.
Soeharto menugaskan 3 orang perwira tinggi AD untuk menemui Presiden Soekarno ke Istana Bogor, yaitu Brigadir Jenderal M. Jusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat.
Setibanya di sana pada malam hari, ketiga perwira tinggi tersebut melaporkan situasi yang terjadi kepada Presiden Soekarno, mengatakan bahwa Soeharto dapat mengendalikan itu semua dan memulihkan keadaan bila diberi kewenangan melalui surat tugas atau surat kuasa.
Presiden Soekarno setuju, lalu membuat surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar.
Surat tersebut ditujukan kepada Mayjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Surat itu tiba di Jakarta pada 12 Maret 1966 sekitar pukul 01.00 WIB, yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono, berdasarkan penuturan Sudharmono yang menerima telepon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 pukul 10 malam.
Atas perintah Mayjen Soeharto, Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga.
Bahkan, Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut, sampai Supersemar itu tiba.
