Network
Mereka menyatakan keyakinan bahwa koalisi mereka akan mendukung usulan tersebut.
Namun, mereka harus menunggu kesepakatan dan arahan dari pimpinan partai masing-masing terlebih dahulu dari partai pengusungnya, yaitu PKS dan Partai NasDem.
Di sisi lain, dari kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ada penegasan dari Partai Golkar yang menganggap penggunaan hak angket tidak diperlukan tanpa bukti konkret tentang kecurangan.
Begitu juga dengan Gerindra, yang berpendapat bahwa hak angket tidak perlu diajukan.
Pandangan berbeda dari peneliti dan pengamat politik yang mana dia memiliki keraguan terkait keberhasilan penggunaan hak interpelasi dan angket di sisa masa jabatan DPR dan pemerintahan yang akan berakhir pada Oktober mendatang.
Hal itu dikarenakan karena peta politik yang tidak efektif dan solid. Ia mengatakan, peta partai politik yang cenderung sulit untuk solid dalam melaksanakan hak interpelasi dan angket juga menjadi tantangan.
Baca Juga: Terkait Hak Angket DPR, Ketua Bawaslu: Ya, Silahkan Saja
Selain parlemen, dukungan dari kekuatan masyarakat (people power) juga dianggap penting untuk memengaruhi hasil politik di DPR.
Meskipun ada dorongan untuk menggunakan hak interpelasi dan angket, banyak peneliti dan pengamat politik yang meragukan, bahwa hal ini akan dapat memengaruhi hasil pemilu 2024 atau bahkan berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) Aisah Putri Budiatri ragu jika hak interpelasi dan hak angket dapat dituntaskan, mengingat sisa waktu masa jabatan DPR dan pemerintahan yang berakhir pada Oktober mendatang.
