Network
ZONABANTEN.com – Prajurit aktif ketahuan hadir dalam kampanye Prabowo Subianto: tidak mewakili institusi, bagian dari tugas. Pada debat perdana capres lalu, sebuah kontroversi muncul terkait hadinya Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan (Mentan) RI, Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).
Mabes TNI sendiri menilai bahwa kehadiran Mayor Teddy tidak melanggar aturan. Namun, perdebatan terkait netralitas prajurit aktif dalam urusan politik masih dibicarakan.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Julius Widjojono mentakan, bahwa Mayor Teddy hanya menjalankan tugasnya sebagai ajudan dan tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024: Prabowo Subianto Disebut Mampu Beri Rasa Aman Bagi Investor IKN
Kehadirannya dalam acara kampanye Prabowo, termasuk debat capres, dikatakan hanya sebagai bagian dari tugasnya.
Namun, publik terus menyorot hal ini, mengingat status Mayor Teddy yang masih sebagai prajurit aktif.
Anggota TNI dan Polri dilarang ikut serta dalam kegiatan pemilu, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024: Prabowo Subianto Disebut Mampu Beri Rasa Aman Bagi Investor IKN
Sebelumnya, Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan niat TNI untuk membuat aturan teknis untuk memastikan netralitas prajurit saat menjadi ajudan.
Meski begitu, Kapuspen TNI menyatakan bahwa sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang ajudan yang mendampingi pejabat publik sekaligus capres atau cawapres.
Sejumlah pihak memandang bahwa regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk menghindari potensi pelanggaran netralitas oleh prajurit aktif.
Tantangan terkait netralitas prajurit aktif dalam konteks politik adalah isu yang membutuhkan perhatian khusus, untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses demokrasi Indonesia.***
