Network
ZONABANTEN.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Bawaslu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan transaksi janggal pada Pemilu 2024 yang dikemukakan PPATK, Minggu, 17 Desember 2023.
Selain itu, Mahfud MD juga meminta Bawaslu dan KPK membuka ke publik soal penyelidikan kasus temuan PPATK tersebut.
"Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik. Kalau itu uang haram, biasanya pencucian uang. Tangkap! Supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," kata Mahfud dikutip ZONABANTEN.com dari ANTARA, Minggu, 17 Desember 2023.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024: Prabowo Subianto Disebut Mampu Beri Rasa Aman Bagi Investor IKN
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan ada dugaan kenaikan laporan transaksi janggal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selama masa kampanye Pemilu 2024, Kamis, 14 Desember 2023 lalu.
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebut ada peningkatan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan TPPU hingga 100 persen di semester kedua 2023 ini.
“Kita lihat transaksi terkait dengan Pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” kata Ivan dikutip ZONABANTEN.com dari ANTARA.
Itu artinya, menurut Ivan, ada ketidaksesuaian antara pembiayaan kampanye dengan pergerakan transaksi di RKDK.
