Network
ZONABANTEN.com - Mendekati masa Pemilu 2024, situasi politik di Indonesia semakin menghangat. Berbagai manuver mulai dilakukan oleh calon peserta meskipun tahapan kampanye belum dimulai. Sengitnya persaingan dalam kontestasi politik menimbulkan kekhawatiran adanya praktik negatif dari Politik Identitas yang akan digunakan menuju Pemilu 2024. Mengenai isu Politik Identitas ini ditanggapi oleh Barikade 98 melalui sebuah diskusi yang diselenggarakan di Kantor Barikade 98 Jalan Cimandiri No. 7 Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Rabu 8 Maret 2023.
Dalam diskusi yang bertajuk "Antisipasi Menghadapi Isu Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024", Barikade 98 menyoroti kondisi mental dan karakter masyarakat Indonesia yang belum terlepas dari sentimen primordialisme dan sektarianisme.
"Sentimen primordialisme dan sektarianisme yang masih kuat mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia sekalipun sudah hidup di era demokratisasi terbuka dan era digitalisasi modern," ujar Alex Leonardo, Ketua Pelaksana dan moderator diskusi dalam keterangan tertulisnya.
Alex berpandangan ada satu hal yang tak dapat dilepaskan dari perjalanan politik di Indonesia, yaitu politik identitas yang akan terus hadir dalam narasi politik Indonesia menuju pemilihan Presiden.
"Diskusi ini penting untuk mendudukan secara jernih bagaimana idealnya politik identitas bekerja dalam situasi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk," imbuh Alex.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPW Barikade 98 DKI, Decky Matulessy, MM yang menyatakan politik identitas sebagai sesuatu yang berbahaya apabila terus dilakukan dalam demokrasi saat ini.
“Jangan ada politik identitas diantara kita karena berakibat fatal bagi bangsa. Hasil diskusi ini akan diberikan kepada para pemuka agama agar tempat beribadah tidak dijadikan sarana berpolitik” ujar Decky yang hadir sebagai narasumber diskusi ini.
Selain Decky, juga hadir Ny. Geni Ngantung, putri dari Almarhum Henk Ngantung Gubernur DKI periode 1964-1965 sebagai narasumber yang menyatakan bahwa politik identias adalah kemunduran dalam berdemokrasi.
“Politik identitas adalah suatu kemunduran bahkan suatu kebodohan dalam demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Eriq Namara selaku Sekretaris Pelaksana menyatakan diskusi politik yang diselenggarakan oleh Barikade 98 merupakan bagian dari upaya merefleksikan kondisi politik nasional yang terancam oleh politik identitas.
Menurut Eriq, politik identitas adalah hal yang sangat wajar dalam negara demokrasi karena ada ruang bagi ekspresi primordial (ras, suku, agama, ideologi politik) yang diperjuangkan oleh masing-masing individu atau kelompok.
"Politik identitas itu terbukti jadi strategi politik yang efektif dan efisien sehingga wajar sering digunakan dalam pemilu namun diupayakan agar tidak menjadi perpecahan sesama bangsa," pungkas Eriq.***
