Network
4. Fasilitasi sertifikasi halal reguler bekerja sama dengan berbagai para pemangku kepentingan.
"Kemarin kita sudah bertemu dengan 22 kementerian/lembaga dan berkomitmen untuk menyiapkan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi self declare maupun reguler. Program kemitraan ini juga harus diturunkan ke seluruh daerah," ucap Aqil.
5. Kampanye mandatori halal. Kampanye ini akan dilaksanakan di 1.000 titik pada 34 provinsi. BPJH juga akan memastikan kewajiban sertifikasi halal akan tersosialisasi secara menyeluruh di 34 provinsi di Indonesia.
6. BPJPH akan melakukan pengawasan secara berkesinambungan. Aqil menyampaikan bahwa pengawasan ini adalah kunci yang mana keterlibatan seluruh pemangku kebijakan sangat diperlukan.
"Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terpapar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal ini," ujarnya.
Baca Juga: Pimpin Rapat Terbatas, Presiden Joko Widodo Bahas Hunian untuk ASN, TNI, dan Polri di IKN
Lebih lanjut enam program ini akan akan dibahas secara rinci dalam Rakornas Pengawas Jaminan Produk Halal yang akan berlangsung selama tiga hari yaitu mulai dari 30 Januari hingga 1 Februari 2023.
Bahkan Evita Manthovani selaku asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri Kemenko Perekonomian menyebutkan bahwa fasilitasi sertifikasi halal merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah bagi UMK.
"Program penguatan UMK, kami tahu tersebar di seluruh Kementerian. Saat ini, kami meminta komitmen dari seluruh lembaga untuk mengalokasikan guna fasilitasi sertifikasi halal UMK," ungkap Evita.
Evita juga menegaskan bahwa sertifikasi halal sangat penting untuk dilakukan, mengingat pada 2024 mendatang akan diterapkan kewajiban bersertifikasi halal bagi beberapa kategori produk, yaitu makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, serta bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.
