Network
Menurutnya banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan Bupati Ogan Ilir apakah sudah tepat memecat ratusan tenaga medis di saat OI tengah naik kasus covid-19.
“Kalau kita lihat dari berita, sebenarnya nakes ini minta kejelasan kesiapan APD (Alat Pelindung Diri) dan mereka juga mempertanyakan kejelasan insentif-nya,” ujar Adrian.
Baca Juga: New Normal : Umat Muslim Di Jerman Salat Idul Fitri Berjamaah Dengan Menerapkan Jarak Sosial
“Kita paham di beberapa daerah, memang nakes yang berhadapan secara langsung dengan pasien covid-19, ditambah insentifnya. Ini sebagai penyemangat mereka,” imbuh Adrian.
Hingga hari ini (26/5) tim Ombudsman tengah membahas temuan di lapangan dan rencananya akan diadakan rapat pleno di hari yang sama.
Terkait wacana pemanggilan Bupati Ogan Ilir dan Direktur RSUD Ogan Ilir, Andrian mengatakan mereka akan melakukan itu agar Ombudsman mendapatkan keterangan yang jelas.
“Keterangan (Bupati OI dan Direktur RSUD OI) dibutuhkan. Walaupun pemanggilan mereka di masa pandemi ini, harus mempertimbangkan protocol kesehatan” ujar Adrian.
Baca Juga: Lebaran Virtual, Herman Deru Silaturahmi dengan Masyarakat dan Bupati- Walikota se Sumsel
Ia berharap agar pihak-pihak yang nantinya diminta, untuk dapat hadir, bersikap kooperatif, dan memenuhi undangan ataupun panggilan dari Ombudsman, karena keterangan tersebut dapat membuat terang dan sebagai bahan bagi Ombudsman dalam menyimpulkan dugaan maladministrasi yang sedang diselidiki.
Seperti diketahui, Bupati Ogan Ilir memberhentikan 109 tenaga medis di Ogan Ilir di tengah gencarnya penanggulangan wabah pandemi covid-19 disana. Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumatera Selatan pada Minggu (24/5) kemarin yang di-upload di situs corona.sumselprov.go.id, jumlah pasien positif di Ogan Ilir telah mencapai 45 orang.***(Julian)
