Network
ZONABANTEN.com - Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan kebijakan menaikkan harga elpiji nonsubsidi dari pertamina dapat mengurangi beban negara. Fahmy mengatakan bahwa penetapan harga elpiji nonsubsidi harus berlandaskan atas mekanisme pasar. sehingga pertamina menjual elpiji sesuai dengan harga keekonomian.
Mengutip dari antaranews.com, “Di tengah harga minyak dunia yang meroket, upaya Pemerintah menaikkan harga elpiji merupakan langkah tepat untuk mengurangi beban APBN,” katanya.
Menurutnya, apabila Pertamina menjual elpiji nonsubsidi di bawah harga keekonomian, maka pemerintah harus mengganti dari dana kompensasi yang mungkin dapat memberatkan APBN.
Baca Juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang dari Tanggal 1-14 Maret 2022
Kementerian ESDM mengungkapkan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis Ukraina dan Rusia yang berdampak pada beban subsidi. Terutama pada produk BBM dan elpiji yang dinilai subsidinya melebihi asumsi APBN 2022.
Dalam APBN 2022, nilai dari BBM dan elpiji tiga kilogram mencapai Rp77,5 triliun. Tetapi penetapan angka subsidi dilakukan saat harga minyak mentah Indonesia (ICP), masih berada di angka 63 AS perbarel, sedangkan harga minyak dunia sempat mencapai 100 dolar AS per barel pada perdagangan minggu ini.
Setiap kenaikan satu dolar AS perbarel berdampak pada kenaikan subsidi elpiji sebanyak Rp1,47 triliun, subsidi minyak tanah sebesar Rp49 miliar, serta beban dari kompensasi BBM lebih dari 2,65 triliun.
Penyesuaian harga hanya berlaku untuk elpiji nonsubsidi, seperti Bright Gas atau sebanyak 6,7 persen dari total konsumsi elpiji nasional pada bulan Januari 2022.
Menyikapi kondisi pasar, Pertamina melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga menaikan harga elpiji nonsubsidi karena untuk menyesuaikan harga minyak dan gas bumi di pasar global.
