Network
"Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," sebut Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menekankan ketegasan bahwa otoritas militer Myanmar wajib memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melaksanakan komunikasi segera dengan berbagai pihak di Myanmar.
Komunikasi ini sangat penting untuk memberi peluang terbuka jalan ke sebuah dialog nasional yang inklusif.
"Akses kepada semua 'stakeholders' sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak”.
Baca Juga: Berbeda dari Garam Dapur, Garam Epsom Ini Bisa Atasi Masalah Rambutmu
“Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD (National League for Democracy), NUG (National Unity Government of Myanmar) sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka," papar Presiden.
Indonesia tetap konsisten bahwa selama tidak ada kemajuan signifikan bagi pelaksanaan lima poin konsensus, maka keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili oleh "non-political level" di pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk diteruskan.
Prinsip tersebut bersamaan dengan rencana pelaksanaan "retreat" para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan untuk pertemuan-pertemuan lainnya.
Merespons usul PM Hun Sen tentang pembentukan Troika yang terdiri atas Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei, Menlu Indonesia, dan didukung Sekjen ASEAN untuk memantau pelaksanaan lima consensus.
Baca Juga: Luncurkan Inkubasi Bisnis dan Teknologi Pertama di Papua, Politeknik Negeri Fakfak Banjir Apresiasi
