Network
ZONABANTEN.com - Kasus korupsi dana bansos Covid-19, yang melibatkan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara membuat banyak kota-kota besar seperti Kota Surabaya waspada.
Ini terjadi lantaran ketidaktransparansinya laporan penyaluran dana bansos Covid-19.
Nah, ketidaktransparan ini dibuktikan dari pernyataan Anggota Komis D DPRD Kota Surabaya Badrud Tamam.
Baca Juga: 11 Manfaat Kesehatan dari Jamur serta Tips Membeli, Memasak, hingga Cara Menyimpannya dengan Baik
"Kami sudah berkali-kali meminta laporan penyaluran bantuan Covid-19 itu, tapi belum juga ada laporan yang jelas dan detail terkait pengunana anggran batuan covid-19 itu, baik yang dari APBD maupun bantuan dari pemerintah pusat," ungkapnya, Minggu, 6 Desember 2020.
Artikel ini sebelumnya teklah dimuat di portalsurabaya.com dengan judul, Mensos Juliari Pernah Berikan Bansos Risma Surabaya Terancam Diperiksa KPK Lantaran Tidak Transparan
Ketidak tranparansian Pemkot Surabaya dalam pendistribusian bantuan Covid-19 ini banyak menimbulkan persepsi dari masyarakat dan berpontesi adanya penyelewengan atau penyalah gunanan bantuan tersebut.
"Sangat berpotensi ada penyelewangan mengingat pada pilkada seperti ini," katanya.
Baca Juga: BTS Raih Empat Penghargaan Utama(Daesang), Ini Daftar Pemenang MAMA 2020 Selengkapnya
Terkait hal ini, anggota Komis D DPRD Kota Surabaya Badrud Tamam medesak Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan transparasi penyaluran bantuan Covid-19.
