Network
Anggota dari gerakan ini ingin Jepang menangguhkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada militer dan polisi Filipina.
Mereka khawatir dukungan Tokyo mendorong berlanjutnya kekerasan yang melanggar hukum dan sewenang-wenang.
Kelompok ini kecewa dengan tanggapan Kementerian Luar Negeri yang hanya menguraikan dukungan Jepang untuk resolusi UNHRC mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Filipina.
Tanggapan tersebut juga menawarkan dukungan Jepang kepada pemerintahan Duterte untuk memenuhi tanggung jawabnya.
Sementara itu, pemerintah terus membangun budaya yang dipenuhi ketakutan di Filipina.
Menurut survei 2018 yang mensurvei 1.440 orang Filipina, 78% khawatir bahwa mereka atau seseorang yang mereka kenal dapat menjadi korban pembunuhan di luar proses hukum.
Perang narkoba Duterte terus berlanjut, bahkan memaksa orang yang tidak bersalah untuk merasa takut akan nyawa mereka.***
