Network
ZONABANTEN.com – Korea Utara mengatakan pada hari Senin, 29 Maret 2021 bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan standar ganda ketika komite sanksinya mengkritik uji coba rudal negara itu baru-baru ini sebagai pelanggaran resolusi PBB.
Dilansir dari Reuters, Korea Utara meluncurkan jenis baru rudal balistik taktis jarak pendek pekan lalu.
Hal ini rupanya mendorong Washington untuk meminta pertemuan komite sanksi Dewan Keamanan PBB (DK PBB).
Menurut Jo Chol Su, direktur jenderal organisasi internasional di kementerian luar negeri Korea Utara, pada pertemuan komite Jumat, 26 Maret 2021 Amerika Serikat (AS) menyerukan untuk menjatuhkan sanksi tambahan dan memperketat pelaksanaan tindakan yang ada.
Baca Juga: Konsumen Boikot H&M Karena Singgung Kasus Xinjiang, Pemerintah China Peringatkan Hal Ini
Ia menambahkan bahwa AS juga mengecam uji coba rudal Korea Utara tersebut sebagai pelanggaran resolusi PBB.
Jo mengatakan pertemuan itu dirancang untuk meniadakan hak Korea Utara untuk membela diri dan memperingatkan bahwa Korea Utara akan menyusun tindakan balasan.
"Ini merupakan penyangkalan terhadap negara berdaulat dan standar ganda yang jelas menjadi isu DK PBB, atas dasar resolusi PBB, produk langsung dari kebijakan permusuhan AS," kata Jo dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi KCNA seperti dikutip ZONA BANTEN dari Reuters.
"Tidak masuk akal bahwa hanya tindakan pertahanan diri kita yang benar yang harus dipilih untuk dikecam, ketika banyak negara lain di seluruh dunia menembakkan semua jenis proyektil untuk tujuan meningkatkan kekuatan militer mereka," ujarnya.
Baca Juga: Pertamina Pastikan Distribusi BBM Lancar, Pasca Kebakaran Kilang Minyak Balongan
Pernyataan itu muncul setelah Korea Utara mengatakan pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 bahwa pemerintahan Presiden AS, Joe Biden telah mengambil langkah pertama yang salah.
Langkah tersebut dapat memicu permusuhan yang mendalam dengan mengkritik uji coba rudal pertahanan diri Korea Utara.***
