Network
ZONA BANTEN – Pengadilan hak asasi manusia tertinggi Eropa telah memerintahkan Rusia untuk membebaskan pemimpin oposisi yang dipenjara, Alexei Navalny.
Melansir dari Associated Press, keputusan tersebut dengan cepat ditolak oleh otoritas Rusia pada Rabu, 17 Februari 2021.
Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) telah menuntut agar Rusia segera membebaskan Navalny dan memperingatkan bahwa jika Rusia menolak akan menandai pelanggaran konvensi hak asasi manusia Eropa.
Menteri Kehakiman Rusia menolak permintaan pengadilan tersebut sebagai tindakan tidak berdasar dan melanggar hukum.
Baca Juga: Tawarkan Solusi Bagi Warga Marjinal Tak Terdaftar Bansos, Wapres Ma’ruf Amin Resmikan Rehabilitasi Atensi
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam putusan tersebut sebagai bagian dari campur tangan Barat dalam urusan dalam negeri Rusia.
Navalny yang berusia 44 tahun adalah seorang penyelidik antikorupsi dan kritikus Presiden Vladimir Putin yang paling terkemuka.
Ia ditangkap bulan lalu setelah kembali dari Jerman setelah menghabiskan lima bulan untuk memulihkan diri dari keracunan zat saraf yang ia duga dilakukan oleh Kremlin.
Otoritas Rusia telah menolak tuduhan pengracunan tersebut.
Awal Februari, pengadilan Moskow menghukum Navalny dua tahun delapan bulan penjara karena melanggar ketentuan masa percobaannya saat memulihkan diri di Jerman.
Baca Juga: Rush Limbaugh, Sekutu Trump dan Pembicara Radio AS yang Kontroversial Meninggal Dunia Karena Kanker
Hukuman itu berasal dari dakwaan penggelapan tahun 2014 yang ditolak Navalny karena ia menduga kasus itu dibuat-buat dan pengadilan Eropa memutuskan melanggar hukum.
Dalam keputusannya hari Selasa, ECHR menunjuk pada Aturan 39 dari peraturannya dan mewajibkan pemerintah Rusia untuk membebaskan Navalny, dengan alasan sifat dan tingkat risiko bagi nyawa pemohon.
Pengadilan mencatat bahwa Navalny telah membantah argumen pihak berwenang Rusia yang mengatakan mereka telah mengambil tindakan yang cukup untuk melindungi nyawa dan kesejahteraannya dalam tahanan setelah serangan agen saraf tersebut.
Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Chuichenko menolak keputusan pengadilan tersebut sebagai campur tangan yang jelas dan kasar ke dalam sistem peradilan Rusia.
Kepala strategi Navalny, Leonid Volkov, berpendapat bahwa keanggotaan Rusia di Dewan Eropa mewajibkan Rusia untuk memenuhi keputusan pengadilan.
Baca Juga: Wow! Laboratorium Rusia Meneliti Virus Pra-Sejarah, Digali dari Lapisan Es yang Mencair
Dia memperingatkan di Facebook bahwa negara tersebut berisiko kehilangan keanggotaannya di organisasi hak asasi manusia teratas di benua itu jika gagal mematuhi perintah pembebasan tersebut.
Penangkapan dan pemenjaraan Navalny memicu gelombang protes di seluruh Rusia.
Pihak berwenang menanggapi dengan tindakan keras secara refresif, menahan sekitar 11.000 orang, banyak di antaranya didenda atau dijatuhi hukuman penjara mulai dari tujuh hingga 15 hari.***
