Network
ZONABANTEN.com - Amerika menawarkan dana 1 miliar dolar atau bisa ditambahkan lagi jika Indonesia mau membuka hubungan dengan Israel.
Menurut Adam Boehler Indonesia bisa dapatkan miliaran dolar jika mau normalisasi hubungan dengan Israel.
Kepala lembaga keuangan mengatakan, AS dapat menggandakan tawaran sebelumnya dari 1 miliar dolar jika Indonesia menjalin hubungan dengan Israel.
Indonesia bisa mendapatkan miliaran dolar untuk pembiayaan dari AS, serta tambahan dana lagi jika bergabung dengan dorongan Presiden Donald Trump agar negara-negara Muslim membangun hubungan dengan Israel, menurut seorang pejabat AS.
Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional AS, sebuah badan pemerintah yang berinvestasi di luar negeri, dapat melipatgandakan tawaran sebelumnya 1 miliar saat ini, jika Indonesia mengembangkan hubungan dengan Israel, kata Kepala Eksekutif DFC Adam Boehler dalam sebuah wawancara Senin, 21 Desember 2020 di Hotel King David di Yerusalem.
Baca Juga: Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Mundur Dari Tawaran Wamen di Kabinet Jokowi
Kami sedang membicarakannya dengan mereka, "kata Boehler. “Jika mereka siap, mereka siap dan jika mereka siap maka kami akan dengan senang hati mendukung secara finansial lebih dari apa yang kami lakukan,".
Boehler mengatakan, dia tidak akan terkejut jika pendanaan organisasinya untuk Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, didorong oleh "satu atau dua miliar dolar lebih".
Para pemimpin Amerika dan Israel mengatakan mereka mengharapkan lebih banyak negara untuk bergabung dalam gelombang perjanjian normalisasi dengan Israel.
sebelumnya Israel mengumumkan mereka telah menjalin hubungan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.
AS juga berharap Oman dan Arab Saudi akan bergabung, meskipun Boehler mengatakan pendanaan DFC untuk kedua negara tersebut akan dibatasi karena organisasi tersebut tidak diizinkan untuk berinvestasi secara langsung di negara-negara berpenghasilan tinggi.
Boehler berada di Israel sebagai bagian dari delegasi bersama menantu Trump dan penasihat senior Jared Kushner.
Baca Juga: Libur Natal & Tahun Baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menggelar Rapid Test Antigen Untuk Wisatawan
Selanjutnya di Maroko, Boehler mengatakan dia akan mengumumkan pembukaan cabang Prosper Afrika pertama di Afrika Utara, sebuah inisiatif untuk meningkatkan bisnis antara AS dan Afrika.
Dia juga mengatakan agensinya kemungkinan akan menjadi bagian dari sindikat hutang untuk membantu membiayai penjualan pelabuhan terbesar Israel di kota Haifa utara.
Perusahaan Amerika dan perusahaan Emirat telah menunjukkan minat dalam tender tersebut, dan Boehler mengatakan dia akan melihat tawaran yang melibatkan orang Amerika atau sekutu seperti UEA.
Sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi, Boehler membantu menyiapkan 3 miliar dolar bersama Israel-Emirat-AS, dana yang berbasis di Yerusalem untuk berinvestasi secara regional.
Penasihat senior Kedutaan Besar AS Aryeh Lightstone mengatakan, sejauh ini AS sedang melakukan kesepakatan akhir pada lebih dari 10 kesepakatan potensial.
Salah satu yang pertama adalah pipa minyak di Israel, dan Boehler mengatakan lebih banyak lagi yang sedang diteliti karena AS mencari cara untuk memperluas ekspor gas alam negara itu ke negara-negara Asia Tengah atau Eropa untuk membantu melawan pengaruh Rusia dan China.
Sebelumnya diketahui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Rabu, 16 Desember 2020 di Jakarta, menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Baca Juga: Indonesia Digoda Dana Miliaran Dolar Oleh Amerika jika Mau Normalisasi Hubungan dengan Israel
Pernyataan ini disampaikan Menlu Retno untuk merespons pemberitaan dari media luar, yang menyatakan Israel akan melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia dalam waktu dekat.
Selain tidak adanya rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Menlu Retno juga kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
"Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara (two-state solution) dan parameter internasional lain yang telah disepakati, secara konsisten akan tetap dijalankan," ujar dia.
Pemerintah Indonesia telah lama menyatakan dukungan tegas terhadap hak berdaulat Palestina, di tengah konflik panjang dengan Israel.
Pembelaan tersebut juga menjadi salah satu agenda Indonesia dalam kepemimpinan sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).***
