Juru Bicara Deplu AS Sindir China Karena Ubah Hukum Pemilu Hong Kong

2 April 2021, 08:10 WIB
ilustrasi Hong Kong. /Nextvoyage/pexels.com/@nextvoyage

ZONABANTEN.com ‌‌—‌ Tindakan China yang mengharuskan pemilihan Hong Kong untuk diawasi otoritas keamanan mengundang sindiran dari Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS)

Tujuan dari pengawasan itu tidak lain untuk menjamin loyalitas Hong Kong ke Beijing.

Dikutip dari Hongkongfp, amandemen terhadap Basic Law Hong Kong ini disetujui oleh China's National People's Congress Standing Committee (NPCSC) atau Komite Tetap Kongres Rakyat China.

Baca Juga: Inilah Penjelasan Mengapa 4 April Akan Menjadi Hari Paling Beruntung

Persetujuan tersebut terjadi pada sesi ke-27 dari Komite Tetap Kongres Rakyat China ke-13  di hari Selasa, 30 Maret 2021.

Adanya peraturan ini menyebabkan berkurangnya perwakilan demokratis di legislator, kendali terhadap proses pemilihan meningkat  dan sistem panel yang pro-Beijing dan dapat melakukan veto untuk memilih kandidat.

Perubahan tersebut membuat kandidat kepala eksekutif dan legislatif Hong Kong harus melalui pengawasan oleh polisi dari departemen keamanan.

Baca Juga: Presiden Kazakhstan Ancam Pecat Kabinet Jika Vaksinasi COVID-19 Lambat

Polisi tersebut harus melaporkan pada komite dengan kemampuan melakukan veto dan memutuskan apakah dia bisa ikut di pemilihan tersebut.

Melansir dari NHK, pemerintah Hong Kong bermaksud untuk mengundur beberapa acara pemilihan terkait pemerintahannya, diantaranya pemilihan badan legislatif yang awalnya berlangsung September mendatang menjadi Desember dan pemilihan Kepala Eksekutif, menjadi Maret tahun depan. 

Pengunduran pemilihan tersebut membuat keduanya akan dilakukan menggunakan sistem yang baru ini.

Baca Juga: Polri Pastikan Pelaku Teror Mabes Polri Gunakan Senjata Jenis Airgun Berkaliber 4,5 MM.

Ned Price, selaku juru bicara Departemen Luar Negeri AS, menyindir kejadian ini dalam akun twitter @StateDeptSpox.

“Patriotisme sesungguhnya berarti menjaga tingginya otonomi Hong Kong dan menghormati hak asasi manusia, kebebasan, dan pluralisme politis.” ujar Ned pada akun Twitter tersebut.***

Editor: Bondan Kartiko Kurniawan

Sumber: NHK

Tags

Terkini

Terpopuler