Network
ZONABANTEN.com – Menjelang Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten fokus mengendalikan inflasi di daerah ini dengan berbagai cara. Menurut Penjabat (Pj.) Gubernur Banten, Al Muktabar, inflasi di Provinsi Banten pada November 2023 mencapai 3,03 persen.
Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten menaruh perhatian lebih pada komoditas pemicu inflasi, yaitu beras dan cabai. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, komoditas beras menyumbangkan angka inflasi sebesar 0,48 persen sementara komoditas cabai 0,31 persen.
“Dan berdasarkan kondisi itu, kita sedang menindaklanjuti. Tentunya sesuai dengan arahan Kemendagri,” katanya.
Al Muktabar menuturkan, langkah yang diambil Pemprov Banten untuk mengendalikan inflasi menjelang Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 adalah melakukan stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan dan mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) setempat.
Baca Juga: Beresiko Stunting, 6 Ribu Keluarga di Provinsi Banten Dapat Susu UHT dan Telur Ayam Gratis
Dia melanjutkan, untuk mengendalikan inflasi, Pemprov Banten melibatkan pengusaha, mengefektifkan penyaluran zakat, mengadakan pasar murah secara rutin, memantau harga bahan pangan secara intens, serta menggelontorkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Insentf Daerah (DID).
Pemprov Banten juga bekerja sama dengan sejumlah instansi. Mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Provinsi Banten.
“Kunci semua ini kolaborasi atau kerja sama. Bupati dan wali kota kerja bersama dengan provinsi bersama Forkopimda-nya. DPRD juga sangat mendukung kebijakan kita. Diharapkan ke depannya situasi dan kondisi ini terus terjaga,” ujar Al Muktabar.
Dia menambahkan, Pemprov Banten juga rutin turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dengan begitu, Pemprov Banten dapat membuat kebijakan dan program yang tepat guna sehingga masyarakat setempat tidak perlu khawatir.
Baca Juga: Ribuan Buruh di Banten Berunjuk Rasa, Minta UMK 2024 Dinaikkan tanpa PP Nomor 51 Tahun 2023
