ZONABANTEN.com – Rencana Al Muktabar yang ingin menerapkan pemakaian mobil listrik sebagai mobil dinas ASN di lingkungan Pemprov Banten ditolak DPRD Provinsi Banten. Penolakan ini disampaikan Juheni M. Rois, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten.
Menurut Juheni, APBD Provinsi Banten seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, seperti memperbaiki saluran irigasi di beberapa wilayah yang kini mengalami kekeringan akibat dampak El Nino.
“Kita menolak. Saya sendiri menolak. Saya kira nggak perlu lah, untuk pelayanan rakyat dulu, pelayanan bukan untuk pejabat,” katanya.
“Kekeringan jadi harus diperbaiki di wilayah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang. Itu banyak irigasi yang harus direvitalisasi,” sambungnya.
Selain itu, Juheni mengatakan bahwa APBD Provinsi Banten seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, seperti memperbanyak sekolah agar persoalan yang kerap terjadi dalam PPDB tidak terulang terus-menerus.
“Anggaran untuk hal-hal berbasis kerakyatan. Misalnya membangun sekolah yang banyak supaya tidak timbul masalah. Bangun SMA yang banyak supaya warga Banten itu tidak ribut soal PPDB,” ujarnya.
Baca Juga: Cegah Kenaikan Polusi Udara, Pemprov Banten akan Gunakan Mobil Listrik
Menurut Juheni, penggunaan mobil listrik untuk mengurangi polusi udara tidak akan efektif karena hanya Pemprov Banten yang menggunakan kendaraan tersebut, bukan sebagian besar warga Banten.
“Dan tidak akan signifikan, nggak akan signifikan. Kecuali separuh mobil yang ada di Banten diganti,” tuturnya.
Selain Juheni, penolakan terhadap rencana Al Muktabar tersebut juga disampaikan Teuku Muhammad Zacky, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten. Ia dengan tegas menolak rencana penggunaan mobil listrik di lingkungan Pemprov Banten.
Menurut Zacky, langkah tersebut tidak tepat. Sebab, masyarakat Banten masih membutuhkan banyak perhatian dari Pemprov Banten. Oleh karena itu, anggaran yang tersedia sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan rakyat, bukan pejabat.
“Saya merasa bahwa langkah ini kurang bijak, mengingat kondisi ekonomi masyarakat Banten yang masih perlu banyak perhatian dari pemprov. Alih-Alih mengalokasikan anggaran untuk pembelian mobil listrik, lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk program-program yang lebih langsung membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Informasi ini juga bisa Anda baca di Kabar Banten dalam artikel berjudul Fraksi PKS DPRD Banten Tolak Rencana Al Muktabar Terapkan Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Mobil Dinas.
Baca Juga: Bakal Calon Gubernur Banten Mulai Bergerak, Ada yang Sudah Blusukan ke Banyak Tempat
Zacky menuturkan bahwa Pemprov Banten seharusnya mencari solusi lain untuk mengurangi polusi udara atau menjaga kualitas udara di Provinsi Banten, contohnya seperti menggunakan transportasi umum yang ramah lingkungan.
“Pemprov seharusnya mencari solusi dan terobosan yang lebih efektif dalam menangani polusi udara, seperti mengembangkan program penghijauan, meningkatkan penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan, serta mengurangi emisi dari industri-industri besar di wilayah ini,” tuturnya.
Zacky menyampaikan bahwa setiap langkah yang diambil Pemprov Banten harus memperhatikan masyarakat setempat, tidak boleh hanya memikirkan kepentingan pejabat.
“Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat Banten secara keseluruhan,” ucapnya.
“Saya mengharapkan Pemprov Banten dapat membuka ruang dialog dengan berbagai pihak termasuk anggota DPRD dalam mengambil keputusan yang lebih baik demi kepentingan masyarakat Banten,” sambungnya.*** (KabarBanten.com/Irfan Muntaha)