Network
ZONABANTEN.com – Pembahasannya ditunda oleh DPR RI, Muhammad Farhan: RUU Penyiaran adalah harmonisasi atas UU Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang berisi poin tentang penyiaran. Fakta tersebut disampaikan langsung oleh anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan pada Kamis, 30 Mei 2024.
Baca Juga: Terkait RUU Penyiaran, Wapres Ma’ruf Amin Tekankan Kebebasan Pers Tidak Terkendala
Farhan mengatakan, bahwa RUU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas oleh lembaga legislatif tersebut, khususnya klaster penyiaran untuk pasal analog switch off.
Di dalam UU Ciptaker, disebutkan bahwa penyelenggaraan penyiaran mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi dari teknologi analog ke teknologi digital (analog switch off).
Selain itu, RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform terestrial dengan jurnalisme platform digital.
Dengan begitu, RUU Penyiaran tersebut memuat peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Jadi, revisi UU yang ada ini atau draf RUU yang ada sekarang, itu memang memberikan kewenangan KPI terhadap konten lembaga penyiaran terestrial,” jelas Farhan.
