Network
ZONABANTEN.com - Mengutip dari Antara, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin, 18 Maret 2024 menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Burhanuddin mengatakan, dugaan ini sudah cukup lama diteliti oleh pihaknya melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan baru hari ini Menteri Keuangan resmi melaporkannya.
Menurut penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa LPEI membentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang meneliti kredit-kredit bermasalah di LPEI.
Burhanuddin mengatakan untuk tahap pertama ini adalah empat debitur yang dilaporkan oleh Kemenkeu yang diduga terindikasi melakukan fraud dengan nilai total Rp2,505 triliun.
“Jadi untuk tahap pertama Rp2,5 triliun dengan nama debiturnya (perusahaan) RII sekitar Rp1,8 triliun, PT SMR Rp216 miliar, PT SRI Rp1,44 miliar, PT BRS Rp300,5 miliar. Jumlah keseluruhannya total Rp2,505 triliun,” kata Burhanuddin, mengutip dari ANTARA.
Baca Juga: Kebut Program Jokowi, Bea Cukai Gandeng LPEI Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Namun, bagi orang awam, nama LPEI mungkin asing di telinga. Kenapa Menteri Keuangan yang melaporkan? Apa hubungannya dengan Menteri Keuangan?
Dilansir dari berbagaia sumber, LPEI beroperasi dengan nama Indonesia Eximbank.
Sebelumnya dikenal dengan nama PT. Bank Ekspor Imdonesia (BEI) (Persero), merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.
