Network
ZONABANTEN.com - Penuntasan Agenda Reformasi 1998 dapat menjadi tolak ukur perubahan Indonesia saat ini. Selama seperempat abad terakhir Penuntasan Agenda Reformasi 1998 dipandang oleh aktivis 98 tidak banyak mengalami kemajuan. Seperti misalnya penegakan hukum, pemberantasan korupsi yang dirasa tidak mengalami kemajuan signifikan.
“Kasus pemberantasan korupsi seolah hanya digunakan untuk menyerang lawan politik, bahkan ada kasus dugaan korupsi yang seolah seperti tabungan di bank, sewaktu-waktu jika dibutuhkan dapat dikeluarkan. Ini membuat penegakan hukum kita tidak sehat,” kata juru bicara Perhimpunan Aktivis 98 Fauzan Luthsa dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: 497 Tahun Kabupaten Serang Berdiri, Masa Pemerintahan Ratu Tatu Chasanah Dipuji
Ia mengatakan, penegakan hukum dan HAM menjadi alat represif penguasa untuk mendukung kepentingan investor dalam menghadapi masyarakat yang mempertahankan hak hidupnya. Sehingga hal ini melahirkan implikasi terhadap penegakan HAM yang semakin buram.
Mantan aktivis Famred ini juga menuturkan, saat ini perlu kiranya aktivis 98 untuk memberikan mandat kepada calon presiden dalam suksesi 2024.
Hal ini dibutuhkan sebagai langkah menuntaskan agenda perjuangan reformasi 1998 sebagai yang menjadi hutang dan tanggung jawab aktivis 98 pada cita-cita perjuangan reformasi.
"Dalam FGD yang akan kami gelar pada Rabu 11 Oktober mendatang, kami akan menentukan secara cermat dan objektif kepada siapa kandidat capres dan cawapres yang akan mendapatkan mandat penuntasan agenda reformasi 1998" ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Masih Banyak PR, Jelang Akhir Tahun, 12 Proyek Harus Dikerjakan
Ia mengatakan hingga saat ini masih belum diketahui sosok kandidat tersebut mengingat Perhimpunan Aktivis 98 proses merumuskan keadaan dan identifikasi kriteria kandidat masih dilakukan.
