Network
ZONABANEN.com- Setelah sebelumnya terjadi konflik antara kepengurusan Partai Demokrat dan KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Kemenkumham memberikan keterangan terkait dokumen permohonan pengesahan kepengurusan.
Dalam keterangan resminya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, pada hari Rabu.
Baca Juga: Serial Spanyol La Casa De Papel Diadaptasi Menjadi Money Heist Versi Korea
Seperti diketahui sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko telah menyerahkan berkas-berkas kepengurusan ke Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU).
Sejauh ini berkas berupa dokumen permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB tersebut telah diteliti dan dipelajari oleh Kemenkumham.
Serta termasuk melihat ketentuan undang-undang serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai termasuk keabsahan pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.
Baca Juga: Dewan Pers Kecam Kekerasan Terhadap Wartawan Tempo di Surabaya
Baca Juga: Sinopsis The Expatrate: Mantan Agen CIA Bongkar Konspirasi Jahat, Tayang di Trans TV
Namun pada prosesnya, Kemenkumham juga memberikan kesempatan kepada pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang untuk melengkapi berkas bila ada kekurangan.***
