ZONABANTEN.com - Kamis, 28 Juli 2022 diketahui bahwa Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima audiensi dari Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) yang dilaksanakan di Jakarta.
Kedatangan audiensi PRMN sebagai media berita berjaringan terbesar di Indonesia, disambut dengan baik oleh Yulianto Sudrajat yang menjadi perwakilan KPU RI pada pertemuan kali ini.
Yulianto Sudrajat yang merupakan komisioner KPU mengatakan kepada audiensi PRMN tentang media dan jaringannya harus bisa mengimbangi berita yang diproduksi di media sosial.
Baca Juga: 5 Kebiasaan yang Salah Ketika Mengisi Daya Baterai Ponsel, Ternyata Nomor 2 Sering Dilakukan!
Maksudnya, media dan jaringannya mempunyai arus utama untuk menghasilkan berita yang bisa menangkal hoaks serta konten-konten negatif yang beredar.
Yulianto menjelaskan dasar dari perkataannya tersebut dikarenakan, pada Pemilu 2019 marak tersebar informasi dan berita tanpa verifikasi yang isinya mengandung ujaran kebencian, SARA, dan hoaks di media sosial.
Artikel serupa bisa Anda baca juga di Pikiran Rakyat dengan judul "Bertemu Pimpinan KPU, PRMN Tekankan Pentingnya Keikutsertaan Pemilih Muda di Pemilu 2022."
"Saat ini siapa pun bisa memproduksi berita atau postingan dan menyebarkannya tanpa verifikasi ke semua medsos," ujar Yulianto.
Hal tersebut, kata dia, sulit untuk dicegah sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan media arus utama untuk menjernihkan informasi.
Sementara gelombang informasi yang dikotori hoaks dan konten negatif merusak pikiran banyak orang, menimbulkan efek merusak yang luar biasa di dunia nyata.
"Bahkan Dewan Pers pun tidak dapat menjangkau konten-konten disinformasi atau konten menyesatkan milik perseorangan (di medsos) ini," kata Yulianto yang merupakan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.
Dalam kacamata lebih luas, Yulianto melihat persoalan hoaks, konten negatif, dan berita menyesatkan berkaitan erat dengan kedaulatan komunikasi di Tanah Air.
Kedaulatan komunikasi, kata Yulianto, sebuah kondisi di mana negara pun kesulitan melawan karena ruang informasi digital penuh unggahan-unggahan yang ada di media sosial.
Sementara itu, hanya undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa menjangkau, tapi itu pun masuk delik aduan.
Meskipun Kementerian Kominfo sudah men-takedown hoaks, ujaran kebencian, isu SARA, dan konten negatif setiap hari, namun masih saja bermunculan.
"Efeknya bisa bermacam-macam seperti polarisasi antara masing-masing pendukung paslon sampai terjadinya disintegrasi bangsa," jelas Yulianto.
Ia berharap media-media besar berjaringan seperti PRMN bisa mengonsolidasikan portal-portal online berbasis internet menjadi sebuah kekuatan media baru.
"Untuk menangkal pemberitaan negatif di media sosial," tegasnya.
Anggota KPU RI August Mellasz membahas generasi milenial yang merupakan salah satu pemilih dan aset terbesar dalam pemilu.
Namun ia melihat generasi milenial saat ini lebih banyak terbuai oleh informasi di media sosial yang tidak konstruktif.
Sementara generasi milenial juga tidak hanya di Jakarta saja namun tersebar hingga pelosok daerah di Tanah Air.
"Padahal di daerah-daerah banyak potret anak muda yang selama ini tidak tercover dan mereka sangat penting untuk Pemilu 2024," kata August Mellasz.
Kepala Biro Pikiran-Rakyat.com, Jakarta Aldiro Syahrian mengatakan kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk melawan konten negatif dan informasi liar di media sosial.
PRMN dengan kekuatan jaringan 700 media serta memiliki akun ratusan akun media sosial berkomitmen untuk menciptakan ruang digital yang beretika sekaligus menjernihkan informasi.
PRMN juga memiliki komitmen terhadap membangun generasi muda berwirausaha melalui jaringan media yang terverifikasi.***(Aldiro Syahrian/Pikiran Rakyat)