ZONABANTEN.com – Dari lansiran ANTARANEWS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperhatikan peran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) strategis.
KLHK berkeinginan bahwa APHI dapat menjadi mitra Pemerintah untuk mencapai lima pilar pengelolaan hutan lestari.
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto menyatakan lima pilar pengelolaan hutan lestari meliputi kepastian kawasan hutan, peningkatan produktivitas, optimalisasi lahan hutan, diversifikasi produk hasil hutan, dan peningkatan daya saing.
Baca Juga: Kimia Farma Himbau Masyarakat Dapat Peroleh Vaksin Booster Sinopharm
"Lima pilar ini menjadi pegangan kita dan harus bisa diimplementasikan dari hulu ke hilir," ujar Agus dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.
Untuk mendukung hal ini, KLHK meningkatkan pelayanan hutan berbasis digital secara terintegrasi mulai dari perencanaan produksi, peredaran, sampai ekspor hasil hutan.
Proses pelayanan berdasar digital akan menggiatkan proses layanan dan mengurangi potensi ekonomi biaya tinggi.
Agus juga menyatakan pelaku usaha didorong untuk melaksanakan rekonfigurasi dan mengaplikasikan pola multiusaha kehutanan di areal perizinan berupaya pemanfaatan hutan (PBPH) sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Baca Juga: Kenali JHT BPJS, Program yang Tengah Diperdebatkan
"PBPH berbasis multiusaha adalah inovasi penting pengelolaan hutan dari aspek produksi, legal, sosial, dan ekologi," sebutnya dalam Rapat Kerja APHI Tahun 2022, Kamis, 10 Februari 2022 lalu.
Saat ini, telah ada 14 PBPH yang telah mengajukan proposal penerapan multiusaha kehutanan di antaranya 9 unit berupa PBPH hutan tanaman dan sisanya PBPH hutan alam.
Agus mengingatkan penerapan multiusaha bukan lagi tugas, namun menjadi keharusan bagi PBPH.***