ZONABANTEN.com – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutteres, menunjuk diplomat asal Amerika Serikat, Stephanie Williams, untuk memimpin upaya mediasi di Libya pada Senin, 6 Desember 2021 kemarin.
Hal tersebut dilakukan Antonio Gutteres setelah utusan khususnya berhenti beberapa minggu menjelang pemilihan yang direncanakan di negara yang dilanda perang tersebut.
Seperti yang dikutip dari Arab News, pada Selasa, 7 Desember 2021, sebelumnya, Jan Kubis, utusan khusus PBB untuk Libya, dijadwalkan akan mundur pada Jumat. Oleh karena itu, Gutteres secara informal menyarankan Nicholas Kay, seorang diplomat veteran Inggris, sebagai pengganti Jan Kubis. Namun saran Gutteres tersebut ditolak oleh Rusia.
Baca Juga: MKG Sebut 3 Wilayah di Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan Lebat Siang-Sore Ini
Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang, yang beroperasi dengan konsensus, harus menyetujui penunjukkan baru.
Namun ketika Gutteres menunjuk Stephanie Williams, dia tidak memerlukan persetujuan dewan.
Diketahui, Stephanie Williams merupakan pejabat utusan khusus di Libya setelah Ghassan Salame berhenti pada Maret 2020 lalu karena stres dan sebelum Kubis disetujui pada Januari 2021.
Baca Juga: Timnas Bulutangkis Indonesia Batal Ikut Kejuaraan Dunia 2021, Ternyata Ini Alasannya!
Pada bulan lalu, Kubis yang berbasis di Jenewa mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk kepala utusan yang berbasis di ibukota Libya, Tripoli dan dia pun mengundurkan diri.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Williams diyakini dapat memimpin dengan baik dalam upaya mediasi dan keterlibatan dengan pemangku kepentingan regional dan internasional Libya untuk mengejar implementasi tiga jalur dialog intra-Libya, yaitu politik, keamanan, dan ekonomi, serta mendukung penyelenggaraan pemilihan presiden dan parlemen di Libya.
Setelah otokrat lama Muammar Gaddafi digulingkan, Libya pun jatuh ke dalam kekacauan.
Baca Juga: Jelang Persib vs Persebaya, Pemain Maung Bandung Ini Punya Rekor Gol Terbanyak ke Gawang Persebaya
Pada Oktober 2020, dua pihak utama dalam perang saudara Libya, yaitu Pemerintah Kesepakatan Nasional yang diakui secara internasional dan Tentara Nasional Libya yang berbasis di timur pimpinan Khalifa Haftar, sepakat untuk melakukan gencatan senjata.
Dalam sebuah forum politik PBB yang dilaksanakan pada Desember 2020 lalu, menuntut untuk diadakan pemilihan parlemen dan presiden sebagai langkah untuk mengakhiri perang di Libya.
Namun terjadi perselisihan mengenai perencanaan pemungutan suara tersebut sehingga menggagalkan proses perdamaian.
Baca Juga: 10 Manfaat Buah Rambutan, di Antaranya Mencegah Kanker, dan Meningkatkan Kesehatan Jantung
Pemilihan presiden putaran pertama ditetapkan pada 24 Desember, sedangkan pemilihan parlemen ditunda hingga Januari atau Februari. Namun, belum ada aturan yang disepakati untuk diterapkan dalam pemilihan.***