Network
ZONABANTEN.com - Komisi I DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama aparatur kelurahan, kecamatan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), dan Bawaslu, terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menanggapi RDP tersebut, Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Jurpi Nugroho berujar, pertemuan seperti ini sebaiknya dipublikasikan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terlebih jelang Pilkada Kota Tangsel, Desember mendatang.
Baca Juga: Hari Ini Ditutup! Begini Cara Dapat Bantuan Rp 2,5 Juta dari Telkomsel
"Ada RDP mengenai netralitas ASN tetapi masyarakat dan media tidak dilibatkan, saya pikir justru menimbulkan pertanyaan. Apalagi melibatkan sampai pada tingkat kelurahan, jika memang membahas terkait hal tersebut harusnya dipublikasi sehingga masyarakat dapat mengikuti," kata Jupri Nugroho kepada Zonabanten.com (Pikiran Rakyat Media Network), Senin 12 Oktober 2020.
"Terlebih menjelang momen politik seperti sekarang ini, jangan sampai masyarakat berpikir ada agenda 'pengkondisian' dalam RDP tersebut," tambahnya.
Baca Juga: Lurah Penyebar Isu SARA Tak Penuhi Undangan Klarifikasi Bawaslu Tangsel
Jurpi sapaan akrabnya menambahkan, netralitas ASN memang sangat perlu ditekankan, terlebih dengan adanya dugaan ujaran kebencian yang dilakukan salah seorang oknum Lurah beberapa waktu lalu.
"Bicara terkait netralitas ASN, sangat amat penting agar tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tetapi bagian dari kebutuhan rakyat. Namun jika pembahasannya diruang-ruang tertutup, kita dapat menilai sendiri," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Zonabanten.com belum mendapatkan keterangan terkait agenda RDP yang digelar oleh Komisi I DPRD tersebut. Wartawan mencoba menghubungi Sekretaris Komisi I, namun belum memberikan klarifikasi.***
