Network
ZONABANTEN.com – Menjelang Pemilu 2024, sejumlah kepala daerah di Indonesia termasuk Kota Serang mendorong anak hingga kerabatnya untuk maju sebagai caleg di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Fenomena ini dinilai sebagai politik dinasti yang tidak hanya terjadi di Kota Serang.
Menanggapi fenomena tersebut, pengamat politik sekaligus Ketua Jaringan Demokrasi Banten atau JDB, Syaeful Bahri, mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat kepala daerah ramai-ramai memajukan anaknya sebagai caleg, salah satunya mengamankan masa depan sang anak.
“Karena pasti putra mahkota ini sangat berpeluang untuk mereka mendapatkan suara dan duduk di kursi DPR maupun DPRD. Atau dengan teori yang lain, ini menjadi bukti jika politik dinasti yang semakin masif di semua daerah pemilihan,” katanya.
Syaeful menyampaikan bahwa hal ini adalah sebuah fenomena yang terjadi di mana saja, mulai dari bupati hingga presiden berlomba-lomba memajukan anak dan kerabatnya sebagai caleg agar mereka memiliki penerus di bidang politik.
“Ini menjadi fenomena massal dan masif saat ini. Mulai dari anak presiden, gubernur, bupati, wali kota, hingga ketua partai. Mereka memasang putra mahkota untuk menjadi generasi penerus dan ini bukan hanya terjadi pada level nasional, tetapi daerah pun sama,” ujarnya.
Baca Juga: Cuma Pj. Gubernur Banten dan Sekda Banten yang Dapat Mobil Listrik, Segini Harganya
Menurut Syaeful, jika mereka terjun ke dunia politik dan memegang jabatan penting, mereka memiliki kendali sekaligus kekuasaan yang kuat dan ingin bertahan selama-lamanya. Alhasil, sang anak turut dimajukan sebagai caleg.
“Karena di alam bahwa sadarnya mereka cenderung ingin tetap berkuasa,” tuturnya.
Syaeful berharap para putra mahkota ini berkompeten dan mampu menjadi wakil rakyat yang berada di jalan lurus, bukan sekedar memanfaatkan nama besar orang tuanya untuk meraih jabatan mentereng lalu mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya setelah terpilih.
Syaeful pun berharap masyarakat Indonesia bisa lebih cerdas dalam memilih wakil rakyat. Para caleg yang dipilih harus berintegritas, jangan hanya memandang orang tuanya yang pernah atau masih menjabat sebagai kepala daerah.
