Network
ZONABANTEN.com - Pelaksanaan Pilkada serentak telah ditentukan pada Desember 2020 mendatang. Mengingat mundurnya jadwal Pilkada tersebut, mempengaruhi pada masa jabatan kepala daerah yang akan habis. Seperti contohnya Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Diketahui, masa jabatan Walikota Tangsel Airin Rachmi Dyani akan habis pada April 2021 mendatang. Guna mengisi kekosongan jabatan seperti diatur Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka Gubernur wajib menunjuk Penjabat Pelaksana Harian (Plh) setingkat pimpinan tinggi pratama (eselon 2).
Baca Juga: Biem Benyamin: Yang Cocok Jadi Walikota Tangsel, ya yang Kenal Tangsel
Seperti informasi beredar beberapa waktu lalu, Airin telah melantik 6 pejabat setingkat pratama hingga menimbulkan polemik. Pejabat-pejabat yang dilantik antara lain, Aries Kurniawan yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Kedua, Wawang Kusdaya menjabat Kepala Badan Kesbangpol, Ketiga Fuad menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Selanjutnya, Keempat Wahyudi Leksono menjadi Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kelima, Eki Herdiana menjabat Kepala Bappeda, dan yang terakhir Ade Suprizal yang menjabat Kadis Perkimta.
Baca Juga: Ramaikan Bursa Calon Walikota Tangsel, Keponakan Menteri Pertahanan: Masih Tunggu Arahan
Baca Juga: Fokuskan Kesehatan Masyarakat, Bacalon Walikota Tangsel ini Tak Masalah Pilkada Diundur
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB) Dodi Prasetya menyatakan keenam pejabat yang baru menerima promosi tersebut, digadang-gadang merupakan calon kuat guna mengisi jabatan Plh Walikota Tangsel.
"Merujuk dari daerah-daerah lainnya yang pernah terjadi kekosongan Pemimpin Daerah, Pelaksana Harian (PLH) Bupati / Walikota akan jatuh kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Lalu, bagaimana jika Sekda (Muhammad) juga ikut berkompetisi di dalam Pilkada? Siapakah PLH yang akan menjalankan roda pemerintahan Tangsel?" kata Dodi kepada wartawan, Ahad (7/6/2020).
Baca Juga: Ratusan Pemohon SIKM di Tangsel Ditolak DPMPTSP, Ini Alasannya
