Network
Oleh: Yeby Ma’asan Mayrudin
ZONABANTEN.com - Persoalan krisis pangan menjadi momok di belahan dunia mana pun. Dampak krisis pangan menyebabkan terjadinya masalah kelaparan dan kekurangan gizi yang masif.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2021 menyebut jumlah warga yang menderita kekurangan gizi di dunia mencapai 767 juta orang.
Di Indonesia, menurut kajian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), terdapat 21 juta warga Indonesia yang kekurangan gizi dan 21,6 persen anak mengalami stunting. Atas dasar itu Indeks Ketahanan Pangan Global 2022 menempatkan Indonesia di urutan 84 untuk ketersediaan pangan dan 44 untuk keterjangkauan dari total 113 negara.
Baca Juga: Menghilangkan Halusinasi Lima Tahunan
Isu ketahanan pangan menjadi persoalan penting yang harus jadi fokus pemerintah. Pelaksanaan politik kebijakan pangan merupakan salah satu fondasi krusial bagi suatu negara untuk terhindar dari krisis pangan yang akan sangat menyengsarakan rakyatnya.
Upaya menangkal terjadinya krisis pangan memerlukan strategi yang praktis dan taktis. Perlu pergeseran paradigma sentralistis ke paradigma desentralisasi soal pembangunan ketahanan pangan. Artinya, pemerintah fokus mewujudkan ketahanan pangan dimulai dari satuan wilayah terkecil dan terpenting yakni desa.
Dengan jumlah desa yang mencapai 83.794 di 2022, sangat rasional jika pembangunan yang terjadi di desa merupakan dasar dari pembangunan nasional. Berbagai program pembangunan berkelanjutan dengan dasar SDGs (Sustainable Development Goals) juga sudah terbukti manfaatnya bagi desa. Desa bahkan berkontribusi 74% terhadap pencapaian SDGs nasional.
Penguatan pangan dimulai dari desa menggelorakan semangat GERBANG DESTANGAN yaitu Gerakan Membangun Desa Tangguh Pangan.
Ada empat hal penting dalam membangun desa tangguh pangan yang penulis adopsi dari Lioba Weingärtner (2009) yaitu kecukupan ketersediaan pangan, mudahnya aksesibilitas terhadap pangan, penyerapan pangan, dan stabilitas pangan.
