Network
ZONABANTEN.com – Terkait pengajuan hak angket di DPR RI, Mahfud MD: sangat sangat boleh. Terkait pengajuan hak angket di DPR RI, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan bahwa hal itu sangat boleh dilakukan untuk merespons dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Mahfud berpendapat, bahwa hak angket ditujukan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakannya. Dalam hal ini, pemilu adalah bagian dari kebijakan dan kewenangan pemerintah.
“Kalau bolehnya, sangat sangat boleh, ini kan sekarang seakan disebabkan pembicaraan juru bicara-juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok, siapa bilang tidak cocok,” ujarnya pada Minggu, 25 Februari 2024.
Baca Juga: Benarkah Hak Angket akan Jadi Boomerang bagi PDI Perjuangan?
Mahfud menjelaskan, bahwa hak angket adalah hak DPR RI untuk melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah berdasarkan sejumlah syarat tertntu, yang telah diatur dalam konstitusi.
Dalam hal ini, angket yang diberlakukan bukan untuk pemilu itu sendiri, tetapi kebijakan yang berdasarkan terhadap kewenangan tertentu.
Menurut ahli hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam itu, hak angket boleh diberlakukan di parlemen.
Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Hanya Berdampak pada Penyelenggara Negara, Bukan Hasil Pemilu
