Network
ZONABANTEN.com – Presiden Joko Widodo resmikan Makassar New Port, tingkatkan efisiensi biaya logistik Indonesia bagian timur. Pada Kamis, 22 Februari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Makassar New Port (MNP) di Makassar, Sulawesi Selatan.
Dengan diresmikannya MNP, Presiden yakin pelabuhan ini siap menjadi hub terbesar sekaligus meningkatkan efisiensi biaya logistik di Indonesia Timur.
“Ini akan menjadi pelabuhan besar di Indonesia bagian timur yang kita harapkan bisa mengefisiensikan biaya-biaya logistik yang ada di Tanah Air kita,” ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Resmikan Tiga Jembatan, Berharap Dapat Memudahkan Mobilitas
Menurutnya, persaingan antar negara saat ini sangat ketat, baik produk-produk hasil dalam negeri maupun negara lain.
Oleh sebab itu, Kepala Negara RI menegaskan pentingnya efisiensi untuk memenangkan persaingan antar negara.
“Siapa yang memiliki efisiensi yang baik, itulah yang memenangkan pertandingan, itulah yang akan memenangkan persaingan,” tegasnya.
Presiden mengungkap, bahwa biaya logistik di Indonesia masih berada di angka 24 persen pada 10 tahun yang lalu, karena lokasi antara pelabuhan, kawasan industri, hingga pabrik-pabrik yang tidak saling terintegrasi hingga membuat biaya logistik tidak efisien.
Baca Juga: Resmikan Tiga Terminal, Presiden Joko Widodo Berharap Dapat Meningkatkan Konektivitas Antardaerah
Saat ini, biaya logistik di Indonesia sudah turun ke angka 14 persen. Meskipun masih lebih tinggi dari negara lain, Presiden yakin hadirnya MNP ini akan membantu menurunkan biaya logistik Indonesia.
“Makassar New Port ini adalah terbesar setelah Tanjung Priok. Kedalamannya 16 meter, juga termasuk pelabuhan terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal besar untuk mengangkut kontainer,” jelas Presiden.
Presiden juga mengapresiasi dwelling time yang turun, dari tujuh hari menjadi di bawah tiga hari. Untuk kapasitas, MNP memiliki kapasitas 2,5 juta TEUs
Dalam peresmian tersebut, Presiden turut didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, dan Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono.***
