Network
ZONABANTEN.com - Subsidi minyak goreng telah dicabut secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Presiden Jokowi sendiri tentu tidak serta merta mencabut subsidi minyak goreng ini. Ada beberapa alasan yang menjadi perimbangan Presiden.
Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa pemerintah telah mencabut subsidi minyak goreng, tetapi terbatas pada minyak goreng kemasan. Sementara minyak goreng curah tak ada perubahan.
Baca Juga: Bansos PKH Cair Bulan ini, Simak Cara Mengecek Daftar Nama Penerima di cekbansos.kemensos.go.id
Menurut Edy Priyono, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.
Kebijakan Presiden ini juga dapat menjadi cara untuk menjaga keberlangsungan industri minyak goreng di dalam negeri.
"Pemerintah di satu sisi sangat peduli terhadap kebutuhan masyarakat, tapi di sisi lain pemerintah menyadari industri ini harus berjalan terus. Jadi bapak Presiden ingin menjaga keseimbangan ini, yakni menjaga kepentingan masyarakat dan produsen," kata Edy dalam pernyataan yang diungkapkan pada Sabtu, 19 Maret 2022.
Baca Juga: Buka Suara Soal Minyak Goreng, Megawati Malah ‘Digoreng’ Netizen
Edy juga mengakui bahwa kebijakan baru pemerintah terkait minyak goreng ini, bukanlah hal yang mudah.
Ini karena pemerintah harus memperhatikan dan mengawasi ketersediaan pasokan minyak goreng, curah agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran.
Apalagi kebijakan ini kemungkinan akan mendorong masyarakat untuk beralih dari minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah.
Ini juga memungkinkan untuk menimbulkan potensi lebih besar terhadap kebocoran distribusi yang semakin membesar.
Baca Juga: Subsidi Minyak Goreng Kemasan Dicabut, Simak Aturan dan Harga Eceran Tertinggi Terbaru
Karena itulah, menurut Edy, ini membutuhkan perhatian yang sangat maksimal, agar subsidi terhadap minyak goreng curah dapat disalurkan dengan tepat sasaran.
"Tantangannya memang sangat besar, Tapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik di lapangan," katanya.
Edy juga mengatakan, untuk mengawasi kebijakan Presiden ini, kantor Staf Presiden bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan, bersedia untuk terjun ke lapangan.***
